- 313 narapidana high risk dipindahkan ke Nusakambangan
- Pengiriman melibatkan 125 narapidana dari Jawa Barat, 57 dari Jakarta, 47 dari Lampung, 45 dari Jawa Timur, 39 dari Sumatra Selatan
- Kebijakan diambil setelah temuan pesta narkoba di Rutan Depok
WartaPurwakarta - 313 narapidana yang tergolong kategori high risk dipindahkan secara serentak ke Lapas Berkeamanan Maksimum Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada dini hari Rabu 7 Oktober 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk memperketat pengawasan serta meningkatkan proses pembinaan bagi tahanan yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan penjara.
Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja, menjelaskan tujuan pemindahan tersebut. “Pemindahan ini dilakukan sebagai pengamanan dan pembinaan secara lebih ketat terhadap Warga Binaan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sebelumnya melakukan pelanggaran,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip IDN Times pada Kamis 8 Oktober 2026.
Kelompok narapidana yang dipindahkan berasal dari lima provinsi. Jawa Barat mendominasi dengan 125 orang, diikuti Jakarta sebanyak 57 orang, Lampung 47 orang, Jawa Timur 45 orang, dan Sumatra Selatan 39 orang. Seluruh proses transportasi dilakukan lewat jalur darat dengan pengawalan ketat, menandakan upaya pemerintah menempatkan tahanan berisiko pada fasilitas yang memiliki sistem keamanan lebih maju.
Mardi Santoso, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah, mengonfirmasi kedatangan para narapidana di Nusakambangan. Ia menambahkan bahwa penambahan 313 orang ini meningkatkan total narapidana high risk yang telah dipindahkan ke pulau tersebut sejak akhir 2024 menjadi sekitar 3.400 orang.
Kebijakan relokasi ini dipicu oleh insiden di Rutan Kelas I Depok, di mana video yang beredar menampilkan dugaan pesta narkoba di dalam sel. Penyelidikan internal menemukan sejumlah narapidana positif mengonsumsi amfetamin dan metamfetamin, mencerminkan tantangan pengawasan di lembaga pemasyarakatan terkait peredaran narkotika, komunikasi ilegal, serta pelanggaran tata tertib.
Meskipun demikian, tidak semua narapidana Depok ikut dipindahkan. Sebanyak 38 tahanan yang masih dalam status penahanan sementara dan belum memiliki putusan hukum tetap tidak termasuk dalam gelombang relokasi, menandakan bahwa pertimbangan status hukum tetap menjadi faktor utama dalam penentuan tujuan pemindahan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pengiriman narapidana asal Jawa Timur, yang mayoritas terkait kasus narkotika, juga mencerminkan fokus pemerintah pada penanggulangan penyalahgunaan zat terlarang di dalam sistem pemasyarakatan.
Sumber: Pasundan Ekspres - Jawa Barat