- Abdul Hamid Rahayaan menuntut evaluasi kabinet karena kurangnya loyalitas
- Menteri-menteri yang disebut perlu diganti meliputi Nusron Wahid, Raja Juli Antoni, Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, Burhanuddin, Luhut Binsar Pandjaitan
- Presiden Prabowo diminta tunjuk figur baru menjelang 35 bulan tersisa masa jabatan
WartaPurwakarta - Abdul Hamid Rahayaan, tokoh senior Nahdlatul Ulama, mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk segera meninjau kembali susunan menteri yang dinilai belum sepenuhnya mendukung kebijakan kepemimpinan. Ia menekankan bahwa penyelarasan antara visi Presiden dan sikap pejabat eksekutif menjadi prasyarat utama agar program prioritas dapat dijalankan tanpa hambatan internal.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan pada Kamis, 5 November 2026, Abdul Hamid menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara kabinet dan arah kebijakan dapat menimbulkan “duri dalam daging” bagi pemerintahan. “Saya meminta kepada Presiden Prabowo agar segera membersihkan kabinetnya dari para pengkhianat. Jika tidak segera dilakukan, hal itu bisa menghambat konsolidasi pemerintahan dalam menjalankan berbagai program Presiden di sejumlah aspek. Jangan sampai ada duri dalam daging di tubuh pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Abdul Hamid, semua menteri harus berbagi komitmen serta orientasi kerja yang selaras dengan agenda pemerintah. Ia memperingatkan bahwa kegagalan dalam pelaksanaan program berpotensi memberi peluang bagi kelompok yang mengharapkan kegagalan pemerintahan Prabowo.
Dalam daftar nama yang perlu dievaluasi, Abdul Hamid menyebut Menteri Nusron Wahid dan Menteri Raja Juli Antoni sebagai contoh pejabat yang sering muncul dalam sorotan publik. Ia juga menyoroti perlunya penyegaran pada posisi strategis yang telah dipegang sejak era pemerintahan Presiden ke‑7, Joko Widodo, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi/Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung Burhanuddin, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden Luhut Binsar Pandjaitan.
“Menurut saya, sudah saatnya dilakukan penyegaran. Presiden membutuhkan figur‑figur baru yang memiliki energi, kapasitas, dan loyalitas penuh untuk menyukseskan seluruh program pemerintah. Apalagi masa pemerintahan ini tinggal sekitar 35 bulan lagi. Waktu yang tersisa tidak boleh terbuang karena persoalan internal kabinet,” tegasnya.
Abdul Hamid menambahkan bahwa Presiden harus memperlihatkan kepemimpinan yang tegas dan mandiri dalam menentukan arah kebijakan, memastikan setiap menteri bekerja berdasarkan instruksi kepala negara, bukan dipengaruhi kepentingan politik lain. Ia memperingatkan adanya persepsi publik bahwa sebagian menteri masih berafiliasi politik dengan pemerintahan sebelumnya, khususnya mantan Presiden Joko Widodo.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Jangan sampai muncul kesan di tengah masyarakat bahwa ada menteri titipan mantan Presiden Joko Widodo yang kiblat politiknya masih ke Solo atau kepada Joko Widodo. Persepsi seperti ini bisa mengganggu kepercayaan publik dan memunculkan anggapan bahwa Presiden Prabowo bukan pemimpin yang kuat dan mandiri,” katanya.
Mengakhiri pernyataannya, Abdul Hamid mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung kebijakan pemerintah asalkan diarahkan pada kepentingan dan kemajuan bangsa serta menolak segala upaya yang berpotensi menghambat pelaksanaan program.
Sumber: RMOL