- Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden
- Advokat Aksi menuntut eksekusi Putusan Mahkamah Agung No 742 K/TUN/2026 untuk pencabutan suket ijazah
- Aliansi advokat mendukung DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat dalam penyelidikan dugaan pelanggaran hukum
WartaPurwakarta - Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menegaskan bahwa resignasi Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden tidak mengakhiri tanggung jawab hukum terkait surat keterangan penyetaraan ijazah yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Koordinator sekaligus juru bicara utama organisasi tersebut, Yopis Piternalis, menyampaikan hal itu pada Kamis (12/11/2026) di Jakarta.
“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” tegas Yopis Piternalis tanpa mengubah kata-kata aslinya. Menurutnya, persoalan yang kini dihadapi publik bukan sekadar perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan, melainkan menuntut kepastian hukum, pelaksanaan eksekusi keputusan peradilan, serta akuntabilitas pejabat publik di hadapan hukum.
Advokat Aksi merujuk pada dua putusan lembaga yudikatif tertinggi: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang ditetapkan pada 30 Oktober 2026. Berdasarkan referensi tersebut, organisasi menuntut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melaksanakan perintah pengadilan dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana diamanatkan dalam amar putusan kasasi.
Selain menekan eksekusi putusan MA, Advokat Aksi juga mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat memanfaatkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna menilai dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Gibran saat menjabat sebagai Wakil Presiden. Organisasi menilai mekanisme HMP merupakan sarana konstitusional yang sah bagi parlemen untuk melakukan pengawasan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Meskipun Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Advokat Aksi menegaskan bahwa proses penyelidikan terhadap institusi yang menerbitkan suket ijazah tersebut harus tetap berlanjut hingga tuntas. “Advokat Aksi menuntut agar proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun institusi yang terlibat dalam penerbitan suket ijazah tersebut tetap diusut tuntas,” pungkas Yopis.
Sumber: INDOPOSCO - Politik