Poin Penting
  • Advokat Aksi mendesak proses hukum polemik suket penyetaraan pendidikan Gibran tetap berjalan meski yang bersangkutan mundur
  • MA telah membatalkan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026
  • Polisi dan DPR didorong menelusuri dugaan tindak pidana serta menggunakan Hak Menyatakan Pendapat

WartaPurwakarta - Salam tiga jari dibentangkan oleh Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) seusai menyampaikan tuntutan terkait polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026. Aksi simbolik penolakan terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa tersebut diperlihatkan para advokat ketika melangsungkan sesi foto bersama di akhir konferensi pers.

Gerakan tangan yang belakangan viral di ranah digital tersebut menyerupai gestur perlawanan terhadap rezim opresif dalam film dan novel The Hunger Games. Lewat lambang ini, para advokat menyuarakan solidaritas masyarakat sipil sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum pantang takluk pada kekuasaan. Pernyataan sikap mereka memuat desakan agar Gibran menanggalkan kursi Wakil Presiden, serta tuntutan penuntasan proses hukum atas penerbitan dokumen pendidikan yang pembatalannya telah diketok oleh Mahkamah Agung (MA).

Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran tidak otomatis menggugurkan kewajiban hukum pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengesahan suket itu. Persoalan ini dipandangnya telah melampaui friksi administratif semata karena beririsan dengan kepastian hukum dan asas tanggung jawab.

“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” kata Yopis.

Tuntutan tersebut didasarkan pada Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Putusan tingkat kasasi ini membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019, serta menitahkan pihak tergugat mencabut dokumen bersangkutan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 turut dijadikan landasan pertimbangan hukum.

Berangkat dari dasar putusan peradilan, Advokat Aksi meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) lekas merealisasikan putusan MA. Di ranah parlemen, DPR didorong mengoptimalkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna merespons indikasi pelanggaran aturan yang bersangkutan. Korps Bhayangkara pun diminta bergerak menyelidiki potensi pemalsuan surat, pemanfaatan dokumen yang tak sesuai kebenaran, keterangan palsu, hingga kemungkinan penyalahgunaan wewenang bila bukti permulaan telah terpenuhi.

Perwakilan Advokat Aksi dari Bogor, Elyas M. Situmorang, turut menegaskan peletakan jabatan oleh Gibran tidak menghapus pertanggungjawaban pidana bagi siapa pun yang meloloskan surat keterangan itu.

“Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara,” tegas Elyas.

Terkait adanya rencana permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA, perwakilan Advokat Aksi asal Bandung, Alexander Finenko, mempertanyakan kedudukan hukum Gibran. Ia menilai Gibran tidak memiliki legal standing untuk menempuh PK mengingat posisinya bukan pihak tergugat intervensi pada sengketa tata usaha negara tersebut. Gibran sendiri dilaporkan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada jajaran pimpinan MPR.

Sumber: RMOL