Poin Penting
  • Mundurnya Gibran dinilai tidak menggugurkan proses hukum terkait pembatalan suket pendidikannya oleh MA
  • Kemendikdasmen didesak segera membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sesuai putusan kasasi
  • Surat pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden telah diserahkan langsung ke MPR dan Presiden Prabowo Subianto

WartaPurwakarta - Proses hukum terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) diminta tetap berjalan, kendati Gibran Rakabuming Raka telah melepaskan posisinya sebagai Wakil Presiden. Penegasan tersebut disuarakan oleh Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi).

Lembaga advokat tersebut menekankan bahwa keputusan Gibran untuk mundur hanya berdampak pada status politiknya semata, tanpa menghilangkan pertanggungjawaban hukum atas perkara yang terjadi sebelumnya.

“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” kata Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis kepada wartawan di Jakarta Selatan pada Kamis, 12 November 2026.

Yopis menjelaskan bahwa penuntasan perkara ini penting demi menjamin kepastian hukum, menegakkan eksekusi peradilan, serta menuntut akuntabilitas para pejabat publik. Tuntutan ini berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 bertanggal 30 Oktober 2026.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun didesak untuk mematuhi ketetapan MA dengan segera menganulir Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Pada saat yang sama, aparat diminta menyelidiki instansi maupun individu di balik keluarnya dokumen legal tersebut.

“Mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan kasasi,” tegas Yopis.

Menurut Yopis, langkah Gibran menyerahkan berkas pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak boleh menghentikan tindak lanjut peradilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suket bersangkutan.

Perihal pelepasan jabatan tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Gibran menyambangi pimpinan MPR secara langsung untuk menyerahkan berkas pengunduran dirinya dalam agenda pertemuan tertutup berdurasi 20 menit di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Muzani menerangkan bahwa berkas serupa juga telah dikirimkan Gibran ke meja Presiden Prabowo Subianto.

“Pimpinan Majelis menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit,” kata Muzani.

Sumber: RMOL