- Sebanyak 80 persen dari 30.000 lulusan manajer Koperasi Desa Merah Putih belum menerima penempatan tugas dan kejelasan gaji
- Dirut Agrinas Joao Mota menawarkan penyerapan 13.000 hingga 15.000 manajer tanpa biaya jika kementerian terkait terkendala
- Fisik 24.184 unit koperasi telah rampung, namun belum ada satu pun yang lolos verifikasi resmi per 14 September 2026
WartaPurwakarta - Ketidakpastian menyangkut nasib puluhan ribu tenaga pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pascapelatihan menuai sorotan keras dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Manajemen Agrinas menyatakan kesiapannya untuk langsung menampung belasan ribu lulusan yang sampai saat ini belum mengantongi surat keputusan kerja, kepastian wilayah penempatan, maupun hak upah.
Sekitar 80 persen dari total 30.000 lulusan program manajer KDMP dilaporkan menganggur dan bertahan tanpa penghasilan. Beban para lulusan semakin berat lantaran banyak di antara mereka telah melepaskan pekerjaan terdahulu demi mengikuti penugasan ini. Padahal, pemerintah pada mulanya menargetkan penempatan massal sudah berjalan sejak 1 Agustus 2026, namun hingga pengujung Agustus 2026 kejelasan operasional belum kunjung terwujud bagi mayoritas peserta.
Situasi tersebut menyulut amarah Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. Ia mendesak Kementerian Koperasi serta Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) segera mengambil ketetapan terkait penempatan para manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Jika kedua instansi pemerintah itu menghadapi hambatan, Joao menegaskan Agrinas bersedia mengambil alih penyaluran para manajer secara cuma-cuma ke 13.000 hingga 15.000 unit koperasi yang telah siap beroperasi.
Joao menyayangkan kelambanan kinerja birokrasi yang dinilainya terlalu mengandalkan alokasi dana di awal sebelum bergerak. "Kok sedikit-sedikit kerja itu harus selalu harus ada uang dulu baru kerja. Seolah-olah kayaknya tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas dalam bekerja gitu. Ini kerja model apa ini?" kata Joao.
Kekecewaan Joao kian memuncak karena persoalan teknis penyaluran tenaga kerja ini justru berlarut-larut hingga harus menunggu campur tangan kepala negara. “Apa sih susahnya, apa kendalanya gitu. Kalau nggak kasih aja ke Agrinas. Kasih nama-namanya, kasih kontaknya,” kata Joao.
"Ini suatu program besar yang harus segera berjalan dan harusnya semua pihak mendukung. Kok sepertinya sedikit-sedikit harus dilempar ke Pak Presiden," tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Atas lambatnya penanganan tersebut, Joao bahkan mencurigai adanya indikasi sabotase struktural yang ditujukan untuk menghambat laju program nasional ini. Dari sisi infrastruktur, Agrinas sebenarnya telah menyelesaikan pembangunan fisik 24.184 gerai Kopdes, atau setara 30 persen dari target total 80.000 unit, dengan pembiayaan Rp106 triliun yang bersumber dari pinjaman Himbara. Kendati konstruksi fisik rampung seutuhnya, data Simkopdes Kemenkop per Senin (14/9/2026) memperlihatkan belum ada satu pun unit bangunan yang mengantongi status lolos verifikasi dan validasi dari pihak pemerintah daerah maupun Kementerian Koperasi.
Sumber: Info Indonesia - Jawa Barat