Poin Penting
  • Ahli pihak terkait Muhammad Rullyandi dikeluarkan dari ruang sidang MK setelah sebelumnya menyebut persidangan PHPU "ilegal"
  • Pemohon mempersoalkan surat keterangan penyetaraan Kemendikbud 2019 yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insearch setara lulusan SMK/SLTA
  • Ahli KPU Khairul Fahmi berpendapat PHPU tidak dapat diajukan setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik

WartaPurwakarta - Sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi pada Kamis malam, 1 Oktober 2026, memasuki tahap pembuktian dari sisi Termohon KPU, pihak terkait Militan Gibran 08 Nusantara, serta Bawaslu. Giliran pemohon yang dimotori Denny Indrayana dkk telah berlangsung sehari sebelumnya.

Momen paling mencolok dalam persidangan itu adalah dikeluarkannya Muhammad Rullyandi, ahli yang diajukan pihak terkait, dari ruang sidang. Pangkalnya, Rullyandi sebelumnya pernah menyatakan di televisi bahwa sidang PHPU ini "ilegal" dan Ketua MK pun "ilegal".

Hakim Arsul Sani langsung mempertanyakan konsistensi sikap tersebut. "Kalau persidangan ini ilegal, mengapa Anda datang menjadi ahli?" kata Arsul Sani di hadapan sidang.

Hakim Saldi Isra kemudian meminta pernyataan itu dicabut. Setelah skors singkat, majelis memutuskan hanya menerima keterangan tertulis Rullyandi dan memintanya meninggalkan ruang sidang.

Pada sesi yang sama, permohonan pemohon agar Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Hukum dihadirkan secara langsung juga ditolak MK dengan alasan hal itu sudah dibahas sebelumnya. Majelis menjadwalkan menghadirkan pemberi keterangan lain pada Jumat, 2 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB.

Inti perdebatan dalam persidangan ini berkutat pada dokumen pendidikan Gibran. Pemohon mempersoalkan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan Kemendikbud pada 2019, yang menyatakan pendidikan Gibran di UTS Insearch setara dengan lulusan SMK/SLTA. Mereka menuding terdapat persoalan administratif dan mempertanyakan proses penerbitan dokumen tersebut. Sebaliknya, kubu KPU dan pihak terkait menegaskan dokumen itu sah dan memenuhi syarat.

Perdebatan kemudian merambah ke Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Norma itu memberikan pengecualian bagi calon lulusan luar negeri yang sudah memiliki ijazah perguruan tinggi, sehingga tidak diwajibkan melampirkan bukti kelulusan SMA. Pemohon mempersoalkan kemunculan norma tersebut yang dinilai tiba-tiba menjelang Pilpres 2024, tidak tercatat dalam uji publik maupun konsultasi DPR, dan baru muncul pada tahap harmonisasi. Bawaslu pun disebut pernah menyampaikan keberatan melalui nota dinas.

KPU memiliki versi berbeda. Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan tidak ada niat atau motif untuk memudahkan Gibran. Ahli KPU Agus Riwanto menjelaskan bahwa verifikasi faktual bukan kewajiban otomatis apabila dokumen administratif tidak menimbulkan keraguan atau aduan dari pihak mana pun.

Ahli KPU lainnya, Khairul Fahmi, membawa argumentasi ke soal batas waktu pengajuan gugatan. Menurutnya, PHPU tidak dapat diajukan setelah Presiden dan Wakil Presiden resmi dilantik. Persoalan yang muncul pascapelantikan, ia tegaskan, masuk dalam rezim hukum pemerintahan, termasuk mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Di sisi lain, pemohon tetap pada pendiriannya. Denny Indrayana dkk menyatakan kekecewaan karena Gibran tidak dihadirkan, sekaligus menegaskan belum menemukan dokumen yang menurut mereka membuktikan kelulusan SMA atau sederajat selain surat penyetaraan tersebut. Mereka juga menyinggung perkara Pesawaran dan Nias Selatan sebagai bahan perbandingan.

Sumber: RMOL