Poin Penting
  • Penyadapan diduga menyasar Presiden Prabowo dan sekitar 6.000 orang termasuk pejabat negara serta tokoh publik
  • Khozinudin menilai pasal penyadapan ilegal dan akses ilegal belum menyentuh dimensi motif yang seharusnya ditelusuri
  • Tim Advokasi mendesak negara menindak kasus ini hingga menjangkau aktor intelektual di baliknya

WartaPurwakarta - Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa izin yang menyasar Presiden Prabowo Subianto selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak mungkin dilakukan tanpa tujuan makar. Pernyataan itu disampaikannya sebagaimana dikutip pada Minggu, 8 November 2026.

Khozinudin menggunakan analogi sederhana untuk memperkuat argumennya. "Kalau yang disadap tukang bakso, tukang cilok, tukang mie ayam. Bolehlah pasal pidananya tak dikaitkan dengan makar. Karena tak mungkin ada motif kekuasaan, dalam kasusnya," ujarnya.

Situasinya berbeda, menurut Khozinudin, karena sasaran penyadapan ini bukan warga biasa. Operasi tersebut disebut membidik Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, tokoh media, aktivis, hingga kalangan pengusaha. "Bahkan, informasi terakhir total jumlah yang disadap 6.000 orang," kata Khozinudin.

Atas dasar itu, ia menilai penanganan kasus ini akan terlalu dangkal jika hanya berpijak pada Pasal 258 KUHP soal penyadapan ilegal, Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal, serta Pasal 32 UU ITE mengenai manipulasi data secara ilegal. "Karena semua itu baru bicara aktivitas dan tujuan, belum masuk pada motif. Padahal, hukum pidana selain mengungkap tujuan juga wajib merembet ke motif," tegasnya.

Khozinudin menambahkan bahwa motif sebuah kejahatan tidak harus sepenuhnya bergantung pada pengakuan tersangka, yang menurutnya hampir pasti akan berbohong. Motif, kata dia, dapat dibaca melalui hukum kausalitas, yakni prinsip sebab-akibat dalam teori pidana yang menerangkan mengapa suatu kejahatan terjadi dan apa dampak yang ditimbulkannya.

Dalam kerangka itu, ia menyebut penyebab penyadapan sudah mengarah jelas ke motif kekuasaan, sementara akibatnya dinilai mengancam keselamatan jiwa Presiden, merampas kebebasannya, bahkan secara substansial melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan roda pemerintahan secara efektif karena seluruh informasi strategis telah bocor dan berada dalam kendali pihak lain.

"Negara tak boleh ragu untuk menindak kasus makar ini. Memproses hukum hingga ke aktor intelektualnya," pungkas Khozinudin.

Sumber: RMOL