- AHY mengutuk penyadapan ilegal Presiden Prabowo; tiga tersangka termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditahan; AHY mendukung penyelidikan hingga tuntas
WartaPurwakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mengkritik keras kasus penyadapan tanpa izin yang menimpa Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 4 November 2026. Ia menilai tindakan tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang yang membahayakan keamanan negara, privasi, serta kepercayaan publik. “Penyadapan ilegal merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik. Ini juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia,” tegas AHY.
Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah elemen masyarakat menimbulkan pertanyaan fundamental tentang keamanan komunikasi dan perlindungan hak warga. “Jika komunikasi Presiden saja disadap, rakyat tentu berhak bertanya: seberapa kuat perlindungan atas privasi mereka?” ujarnya.
AHY menegaskan pentingnya transparansi dalam mengungkap kasus ini sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Ia menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo dan kepolisian untuk menuntaskan penyidikan secara menyeluruh. “Saya mendukung Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut perkara ini sampai tuntas berdasarkan hukum yang berlaku,” kata AHY.
Dalam pernyataannya, AHY menekankan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan tanpa pandang bulu. “Hukum harus ditegakkan. Seadil-adilnya. Setegas-tegasnya. Tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Bareskrim Polri telah menahan tiga tersangka, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri), dan Irjen Eko Hadi Santoso, di Rutan Mabes Polri untuk pemeriksaan lanjutan. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Irjen Asep Safrudin, mengonfirmasi penahanan tersebut.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kasus ini terungkap setelah seorang anggota polisi melaporkan dugaan penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik pada 30 Oktober 2026. Bareskrim kemudian melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa sepuluh saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita sebelas handphone, satu unit iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.
Sumber: RMOL