- Syahganda Nainggolan ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
- Akademisi menilai penguatan komunikasi publik penting untuk meningkatkan kejelasan dan kepercayaan masyarakat
- Puluhan pemuda dan mahasiswa Yogyakarta mendeklarasikan komitmen melawan hoaks dan menjaga ruang digital yang sehat
WartaPurwakarta - Penunjukan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dinilai dapat membantu Presiden Prabowo Subianto memperbaiki penyampaian agenda pembangunan dan kebijakan kepada masyarakat.
Pakar komunikasi dan politik Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Didik Hariyadi Santoso, menyambut baik pergantian kepemimpinan tersebut. Menurut dia, penguatan institusi komunikasi pemerintah dibutuhkan agar informasi kebijakan tersampaikan secara jelas, terukur, serta tetap mengutamakan kepentingan publik.
Didik menyampaikan pandangan itu dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Mengukur Indeks Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Suara Anak Muda” yang digelar Aliansi Demokrasi Digital di Yogyakarta, Selasa (27/10/2026).
Ia menilai cara kepala negara berkomunikasi turut menentukan persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat. Karena itu, Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan dapat menjadi penghubung antara kebijakan negara dan kebutuhan informasi publik.
“Komunikasi seorang kepala negara memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat. Penataan komunikasi yang berorientasi pada kepentingan publik akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap program pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Didik.
Didik juga menilai sejumlah program pembangunan pemerintahan Prabowo layak diapresiasi. Program tersebut mencakup pangan, gizi, pendidikan, kesehatan, dan hilirisasi industri. Ia menyebut berbagai agenda itu berpeluang memperluas akses layanan publik, khususnya bagi kelompok yang masih mengalami keterbatasan.
Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMJ) Sinergi, Abil Arqam, menyampaikan penilaian yang sejalan. Ia melihat gaya komunikasi Presiden Prabowo yang langsung dan terbuka sebagai tanda positif dalam mendorong transparansi pemerintahan.
“Gaya kepemimpinan beliau yang bebas bicara apa adanya menunjukkan sikap terbuka dan tidak berusaha menutupi pandangan,” kata Abil.
Abil mengatakan pemerintah juga menjalankan sejumlah program strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Di antaranya pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, investasi, hilirisasi industri, serta perluasan pemagangan bagi generasi muda.
Menurut dia, pemerintah perlu menyampaikan program-program tersebut dengan informasi yang mudah dipahami. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui tujuan, proses pelaksanaan, dan manfaat dari setiap kebijakan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Diskusi itu sekaligus dimanfaatkan puluhan pemuda dan mahasiswa Yogyakarta untuk menyatakan komitmen menjaga ruang digital yang sehat serta bertanggung jawab.
Dalam deklarasi tersebut, mereka menolak hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memicu perpecahan. Mereka juga menyatakan komitmen memegang teguh Pancasila, menghargai keberagaman, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Poin pertama deklarasi berisi penegasan untuk menjaga persatuan bangsa serta menolak berbagai provokasi yang mengancam keutuhan negara. Poin kedua menyoroti perlunya menangkal informasi palsu dan membangun kebiasaan kritis serta bijak saat menggunakan media sosial.
Ketua Aliansi Demokrasi Digital sekaligus penggagas Deklarasi Pemuda Yogyakarta, Martini, mengatakan generasi muda mempunyai posisi penting dalam membentuk ekosistem komunikasi digital yang sehat.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional