- Ali Mahsun menilai penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo penyebab ketidakstabilan ekonomi
- DPP APKLI MP luncurkan program beasiswa dan bantuan modal bagi UKM PKL
- Rapat kerja lanjutan akan dibahas dalam Rakernas pada 9 Desember 2026
WartaPurwakarta - Ali Mahsun, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (DPP APKLI MP), menyampaikan pandangannya terkait rangkaian kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan Listyo Sigit Prabowo beserta timnya. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pelantikan kepengurusan DPP APKLI MP periode 2026‑2031 yang berlangsung di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, pada Minggu, 8 November 2026.
Menurut Ali, tindakan penyadapan yang dilakukan secara ilegal menjadi faktor utama yang menyebabkan kondisi ekonomi rakyat kecil dan nasional berada pada titik hampir runtuh. Ia menegaskan, "Untuk itu para pelaku penyadapan harus diusut tuntas, dan dihukum mati, kenapa? Karena menjadi biang kerok ekonomi rakyat dan ekonomi nasional bergerak ‘stagnan’, tidak stabil. Bahkan hampir terpuruk,". Ali menambahkan bahwa insiden tersebut juga mengancam keamanan serta kedaulatan negara.
Sebagai respons, DPP APKLI MP menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk menjatuhkan sanksi berat kepada mereka yang dianggap menggerogoti kekayaan sumber daya alam Indonesia. Pada kesempatan yang sama, organisasi tersebut menyalurkan program yang dinamakan “Sedekah Keselamatan Nusantara Indonesia”. Program ini mencakup beasiswa bagi anak-anak UKM PKL dengan nilai Rp500.000 untuk siswa SD, Rp600.000 untuk siswa SMP, dan Rp750.000 untuk siswa SMA. Selain itu, bantuan modal usaha sebesar Rp1.000.000 diberikan kepada pedagang kopi keliling dan asongan, serta santunan sebesar Rp250.000 per anak yatim piatu.
Setelah prosesi pelantikan, rapat kerja (Raker) dilanjutkan untuk membahas rencana program masing-masing bidang, sinkronisasi lintas sektor, serta penyusunan hasil kerja organisasi. Hasil Raker tersebut direncanakan akan dibahas lebih lanjut pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKLI MP yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026 di Jakarta.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL