Poin Penting
  • Aliansi Rakyat Menggugat dan Ormas Pejabat mengajukan pengaduan pemakzulan ke DPR pada 12 Oktober 2026
  • Pengaduan didasari putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau setara
  • Aliansi menilai hak angket tidak diperlukan karena MK sudah menyelidiki, menyerukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR

WartaPurwakarta - Aliansi Rakyat Menggugat bersama Ormas Pejabat (Pejuang Pengacara Jawara Bela Umat) menyerahkan surat pengaduan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin 12 Oktober 2026. Pengaduan tersebut menuntut proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan diajukan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dengan pengacara Ahmad Khozinuddin sebagai perwakilan.

Menurut Ahmad Khozinuddin, penyampaian pengaduan merupakan tindak lanjut atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Gibran tidak memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau dokumen setara, baik berupa diploma, sertifikat, maupun ijazah yang dapat disetarakan. “Sekali lagi, ini penyelenggaraan bernegara karena urusan RI 2 itu bukan sekadar urusan yang sepele. Jadi RI 2 itu urusannya sangat penting, mendesak, dan sangat konvensional begitu,” kata Khozinuddin kepada wartawan.

Aliansi menilai putusan MK menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang melibatkan dua ranah sekaligus. Pertama, mereka menyebutkan telah melaporkan dugaan pelanggaran pidana kepada Bareskrim Polri. Kedua, mereka menekankan tanggung jawab ketatanegaraan yang melekat pada jabatan publik, khususnya wakil presiden. “Yang kedua, ada pertanggungjawaban ketatanegaraan dari sisi jabatan publik yakni Wapres. Suket itu membuktikan bahwa wapres kita Gibran Rakabuming Raka ini terbukti tidak lagi memenuhi syarat,” ujarnya.

Pengaduan mengacu pada Pasal 169 Undang‑Undang Dasar yang mensyaratkan minimal pendidikan setara SMA, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, atau lembaga setara lainnya. Aliansi menyoroti bahwa Surat Keputusan (Suket) Nomor 9149 tidak dapat menyetarakan dokumen apapun karena tidak ada diploma, sertifikat, atau ijazah yang dapat dijadikan dasar. “Nah, frasa sekolah lain yang sederajat inilah yang kemudian disetarakan oleh Suket Nomor 9149. Faktanya, objek yang disetarakan tidak ada, baik berupa diploma, sertifikat, maupun dalam bentuk ijazah,” jelasnya. Selanjutnya, mereka mengutip Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 29/2014 yang mengatur kesetaraan dokumen luar negeri, menambahkan bahwa tidak ada satu pun sertifikat, ijazah, atau diploma yang tersedia. “Dan dari luar negeri itu bentuknya tiga, sertifikat, ijazah, atau diploma, ketiganya ini tidak ada,” tambahnya.

Meskipun MK telah menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan, Aliansi menegaskan bahwa wewenang memakzulkan berada pada DPR, bukan pada Mahkamah Konstitusi. “MK mempertimbangkan syaratnya tidak terpenuhi, tapi untuk memakzulkan MK menyatakan bukan kewenangan MK tapi lembaga lain. Dan dalam konstitusi kita diatur di pasal 7A, 7B, 8, dan seterusnya, yang punya kewenangan adalah DPR RI,” ujar Khozinuddin.

Aliansi juga berpendapat bahwa DPR tidak perlu menyelenggarakan hak angket karena investigasi telah selesai dilakukan oleh MK. Mereka menyarankan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menegaskan bahwa wakil presiden melanggar konstitusi. “Tapi menurut kami, DPR tidak perlu lagi melakukan hak angket, karena apa? Penyelidikannya itu sudah dilakukan oleh MK. Dan pelanggarannya sudah ditemukan oleh MK berupa wakil presiden tak lagi memenuhi syarat,” tegasnya.

Dengan dasar tersebut, Aliansi menuntut DPR segera menindaklanjuti pengaduan, menegaskan bahwa proses pemakzulan dapat dilanjutkan melalui mekanisme HMP tanpa perlu prosedur hak angket yang terpisah.

Sumber: Pojok Satu