Poin Penting
  • Amir minta DPR gunakan hak angket untuk selidiki kelayakan pendidikan Gibran
  • MK putus tidak ada bukti ijazah Gibran, tapi tidak batalkan jabatan
  • Partai politik dinilai bertanggung jawab atas dukungan atau tidak terhadap pencalonan Gibran

WartaPurwakarta - Amir Hamzah, analis intelijen dan geopolitik, menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanfaatkan wewenang konstitusionalnya guna menelusuri persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai Wakil Presiden. Ia menyarankan penggunaan hak angket, asalkan prosedur hukum dan tata tertib DPR terpenuhi.

Menurut Hamzah, semua partai politik—baik yang mengusung maupun yang tidak mengusung Gibran dalam Pilpres 2024—harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. “Ini kesalahan partai politik, baik yang mengusung maupun yang tidak mengusung. Saat itu, partai-partai yang tidak mengusung Gibran tetap mengikuti Pilpres. Artinya, mereka menerima keputusan yang meloloskan Gibran,” ujarnya dalam wawancara Selasa 13 Oktober 2026.

Polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Dalam keputusan tersebut, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup untuk mengonfirmasi kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan kelulusan SMA atau setara. Dokumen yang disebutkan selama persidangan, termasuk certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, dinyatakan bukan bukti kelulusan.

Meskipun demikian, MK menegaskan tidak dapat mencabut atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara ini. Permohonan para pemohon ditolak karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga putusan tidak dapat disimpulkan sebagai penetapan bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan hukum untuk jabatan tersebut.

Hamzah menekankan bahwa hasil putusan MK perlu menjadi bahan evaluasi bagi partai politik serta lembaga negara lainnya. Ia mengaitkan isu ini dengan upaya menegakkan prinsip pemerintahan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Menurutnya, penyelidikan terbuka atas dugaan pelanggaran dalam proses pencalonan penting untuk memberikan kepastian kepada publik mengenai kepatuhan calon pemimpin nasional terhadap persyaratan yang ditetapkan.

DPR, yang memiliki mandat mengawasi pelaksanaan pemerintahan, dapat menggunakan hak angket, hak interpelasi, atau mekanisme pengawasan lain untuk meminta klarifikasi dan menelusuri masalah yang memenuhi kriteria hukum.

Berita terkait dapat diakses melalui portal berita terpercaya.

Sumber: RMOL