Poin Penting
  • Kelompok pendukung pemakzulan Gibran diimbau memanfaatkan masa reses DPR untuk menjalin komunikasi dengan partai politik
  • PDIP, PKB, Golkar, PKS, dan Demokrat disebut sebagai partai yang perlu diajak berdialog
  • Secara konstitusional, pemberhentian Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945

WartaPurwakarta - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengimbau kelompok masyarakat yang mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran agar memanfaatkan periode reses DPR untuk membangun jalur komunikasi dengan partai politik. Menurutnya, pendekatan melalui fraksi di parlemen merupakan langkah strategis agar aspirasi tidak sekadar bergema di ruang publik, melainkan masuk ke saluran kelembagaan yang tersedia.

Amir menyebutkan bahwa komunikasi perlu dijalin khususnya dengan partai-partai yang sudah menyuarakan pandangan terkait polemik Gibran, yakni PDIP, PKB, PKS, Partai Demokrat, serta Partai Golkar. Ia mengingatkan bahwa DPR tengah berada dalam masa reses sehingga kegiatan persidangan reguler di kompleks parlemen tidak berjalan.

"Reses DPR tidak boleh ada aktivitas persidangan reguler di DPR. Anggota dewan menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing. Pada 9 November masa reses berakhir," kata Amir, dikutip Kamis 15 Oktober 2026.

Mengacu pada jadwal resmi yang dirilis DPR, masa reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 berlangsung sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026. Parlemen baru dijadwalkan memasuki masa sidang kembali pada 10 November 2026.

Menurut Amir, waktu selama reses sebaiknya tidak disia-siakan oleh pihak yang menghendaki penyelesaian persoalan Gibran melalui mekanisme konstitusional. Ia menekankan bahwa fraksi-fraksi di DPR menjadi kanal utama penyampaian aspirasi politik karena setiap fraksi merepresentasikan partai dengan sikap dan pertimbangan tersendiri.

"Untuk menunggu masa reses selesai, kelompok yang memperjuangkan pemakzulan Gibran harus membangun komunikasi dengan partai politik. Bukan hanya berkomunikasi dengan DPR secara umum, tetapi terutama dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR," kata Amir.

Lima partai yang ia sebut perlu diajak berdialog adalah PDIP, PKB, Golkar, PKS, dan Demokrat. Tujuannya, menurut Amir, untuk menggali sejauh mana posisi politik masing-masing partai terhadap tuntutan yang berkembang di masyarakat.

Amir juga menekankan pentingnya komunikasi yang bersifat terbuka, disertai argumentasi yang jernih dan berpijak pada ketentuan konstitusi. Dengan cara itu, tuntutan pemakzulan dapat diproses melalui jalur politik dan kelembagaan, bukan hanya menjadi wacana publik semata.

Selain itu, ia meminta pimpinan DPR memberikan penjelasan kepada masyarakat soal bagaimana aspirasi terkait polemik Gibran dapat disampaikan dan ditindaklanjuti secara konstitusional. Masyarakat, kata Amir, membutuhkan kejelasan mengenai saluran kelembagaan yang bisa ditempuh, termasuk peran fraksi dan mekanisme pengawasan parlemen.

"Fraksi-fraksi DPR harus bisa menjelaskan bagaimana tuntutan masyarakat itu diselesaikan secara konstitusional. Pimpinan DPR juga harus memberikan penjelasan kepada publik," kata Amir.

Keterbukaan dari parlemen, lanjutnya, diperlukan agar masyarakat tidak terus berspekulasi mengenai sikap lembaga legislatif. Penjelasan yang gamblang juga penting guna membedakan antara aspirasi politik warga, sikap resmi partai, dan proses hukum yang diatur konstitusi. Dalam perkara yang menyangkut jabatan Wakil Presiden, setiap langkah harus memiliki landasan hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Secara konstitusional, mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pasal 7A menyatakan bahwa pemberhentian dimungkinkan apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum tertentu atau apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang jabatan. Sementara Pasal 7B mengatur tahapan prosedural yang wajib dilalui, di mana DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya lalu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa serta memutus dugaan pelanggaran maupun persoalan persyaratan jabatan tersebut.

Sumber: RMOL