Poin Penting
  • DPR dijadwalkan kembali bersidang pada 9 November 2026 setelah masa reses
  • Kelompok pendukung pemakzulan Gibran diminta membangun komunikasi dengan Fraksi PDIP dan PKS
  • Proses pemberhentian presiden dan wakil presiden wajib mengikuti mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945

WartaPurwakarta - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai kelompok yang mendorong pemakzulan Gibran perlu memanfaatkan momentum kembalinya DPR ke masa persidangan pada 9 November 2026. DPR dijadwalkan kembali bekerja setelah menyelesaikan masa reses.

Menurut Amir, kelompok mantan Wamenkumham Denny Indrayana serta kekuatan politik yang menginginkan pemakzulan Gibran perlu memperkuat komunikasi dengan fraksi-fraksi partai politik di DPR. Ia menilai pimpinan DPR tidak dapat menentukan sikap secara mandiri tanpa dukungan politik dari fraksi.

“Sesuai realitas yang ada, kelompok yang menginginkan pemakzulan Gibran harus membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi partai politik,” kata Amir, dikutip Senin 26 Oktober 2026.

Amir menyebut PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai dua partai yang perlu menjadi sasaran komunikasi politik. Ia mengatakan komunikasi dengan kedua partai tersebut telah dilakukan, tetapi masih harus dilanjutkan melalui strategi politik yang terukur.

“Kalau memang ingin memperjuangkan pemakzulan Gibran, temui fraksi PDIP dan PKS. Bangun komunikasi politik dengan mereka. Jangan hanya berharap pimpinan DPR mengambil keputusan tanpa dukungan dari kekuatan politik di parlemen,” kata Amir.

Ia menegaskan, upaya pemakzulan tidak cukup dilakukan melalui tekanan politik. Menurut Amir, langkah tersebut harus ditempuh berdasarkan konstitusi dan diarahkan pada prosedur ketatanegaraan yang berlaku.

Selain membahas pemakzulan, Amir menyoroti kemungkinan DPR menggunakan hak angket. Instrumen tersebut dapat dipakai parlemen untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak luas.

Amir mengatakan hak angket yang berjalan dan memenuhi persyaratan dapat meningkatkan eskalasi persoalan politik. Dalam proses penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku, Presiden Prabowo Subianto berpotensi dipanggil DPR.

“Kalau hak angket berjalan, Prabowo bisa dipanggil dewan. Ini yang harus diantisipasi Gerindra,” kata Amir.

Menurut Amir, perkembangan tersebut menunjukkan isu terkait Gibran dapat bersinggungan dengan hubungan antara DPR dan pemerintah. Partai Gerindra dinilai perlu memperhitungkan kemungkinan munculnya pertanyaan mengenai kebijakan atau keputusan pemerintah dalam proses pengawasan parlemen.

Secara konstitusional, ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pemberhentian dapat didasarkan pada dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau kondisi ketika presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat.

Keputusan politik DPR bukan menjadi tahap akhir dalam mekanisme tersebut. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, DPR terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran.

Permintaan pemeriksaan kepada MK harus memperoleh dukungan sedikitnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Rapat itu juga wajib dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Jika MK menyatakan dugaan pelanggaran terbukti sesuai ketentuan konstitusi, DPR kembali mengadakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Keputusan akhir berada di tangan MPR melalui sidang yang dilaksanakan dengan persyaratan kuorum dan persetujuan.

Sumber: RMOL