- Amir Hamzah menegaskan perampingan kabinet tidak bermaksud melawan Prabowo, melainkan meningkatkan efektivitas pemerintahan
- Gerindra lewat juru bicara Kamrussamad mengidentifikasi 42 menteri dan wakil menteri belum memenuhi KPI, mengusulkan evaluasi menyeluruh setelah dua tahun
- Prabowo membela kabinet besar dengan alasan wilayah luas dan populasi hampir 300 juta, membandingkannya dengan kondisi negara‑negara di Eropa
WartaPurwakarta - Amir Hamzah, pakar intelijen dan geopolitik, menilai perdebatan mengenai ukuran kabinet mencerminkan kebutuhan akan pemerintahan yang lebih efisien, kepentingan koalisi, serta strategi politik menjelang Pilpres 2029. Menurutnya, sikap Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad yang mendorong peninjauan kembali kabinet harus dipahami dalam konteks kepentingan partai. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto perlu menyeimbangkan stabilitas koalisi dengan kelangsungan pemerintahan.
“Perampingan kabinet bukan berarti melawan Prabowo. Justru yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pemerintahan berjalan lebih efektif, anggaran digunakan secara tepat, dan kepentingan masyarakat benar-benar dilayani,” ujar Amir Hamzah, dikutip pada Minggu 25 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan proses evaluasi internal Gerindra terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Kamrussamad sebelumnya melaporkan bahwa penilaian sementara partai menemukan 42 menteri dan wakil menteri belum mencapai indikator kinerja utama (KPI). Evaluasi tersebut dilakukan per sektor dan melibatkan pakar ekonomi independen. Kamrussamad juga menekankan pentingnya penilaian komprehensif setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Sementara itu, Presiden Prabowo mempertahankan alasan pembentukan kabinet yang besar pada Sidang Kabinet Paripurna 21 Oktober 2026. Ia menyoroti luas wilayah Indonesia dan perkiraan penduduk mendekati 300 juta jiwa, serta membandingkannya dengan Eropa yang terdiri atas puluhan negara masing‑masing memiliki pemerintahan sendiri. Menurut Prabowo, Indonesia memerlukan struktur pemerintahan yang kuat untuk menangani persoalan di seluruh nusantara, sekaligus menyatukan sebanyak mungkin kekuatan politik demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Amir Hamzah menilai bahwa kedua pandangan tidak harus dipertentangkan secara mutlak. Ia berpendapat bahwa penilaian kabinet merupakan bagian dari kebutuhan administratif, sementara menjaga koalisi merupakan pertimbangan politik. Pertanyaannya, apakah menambah jumlah pejabat otomatis meningkatkan layanan publik atau malah menambah lapisan birokrasi serta beban anggaran negara.
Menurut Amir, argumen tentang luas wilayah yang dijadikan dasar pembenaran kabinet besar tidak cukup. Memang, ukuran geografis memengaruhi kebutuhan pelayanan, koordinasi infrastruktur, dan distribusi sumber daya. Namun, desain kabinet seharusnya juga mempertimbangkan fungsi kementerian, pembagian wewenang, beban kerja, serta hasil yang dapat diukur. Banyaknya kementerian tidak serta‑merta menjamin penyelesaian masalah daerah; sebaliknya, kabinet yang lebih ramping pun tidak menjamin efektivitas bila koordinasi antar lembaga lemah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia menekankan bahwa kinerja pemerintah pusat perlu diukur melalui capaian di daerah, khususnya wilayah seperti Papua dan Maluku yang menghadapi tantangan geografis, keterbatasan konektivitas, serta ketimpangan pembangunan. Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan hasil konkret dalam mengatasi masalah tersebut, bukan sekadar mengandalkan luas wilayah sebagai alasan untuk mempertahankan struktur kabinet yang besar.
Sumber: RMOL