Poin Penting
  • Perangkat LIMS milik negara diduga dipakai secara ilegal untuk menyadap nomor telepon Presiden Prabowo
  • BSSN telah menyediakan telepon kripto bagi pejabat negara namun perangkat itu tidak praktis untuk komunikasi sehari-hari
  • LIMS mampu memantau percakapan telepon dan SMS tetapi tidak secara otomatis menembus enkripsi aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram

WartaPurwakarta - Kasus dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto memunculkan sorotan serius terhadap sistem pengamanan komunikasi pejabat tinggi negara. Pertanyaan yang mencuat bukan sekadar soal pelaku, melainkan juga bagaimana komunikasi kepala negara bisa terjangkau oleh perangkat pemantauan.

Analis kajian intelijen Ridlwan Habib mengungkapkan bahwa perangkat yang diduga dipakai dalam kasus ini adalah Lawful Interception Management System (LIMS). Ia menjelaskan bahwa LIMS sejatinya merupakan instrumen resmi negara yang difungsikan untuk penyadapan secara legal.

"Namun, perangkat tersebut diduga disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan penyadapan di luar prosedur hukum," ujarnya.

Ridlwan memaparkan cara kerja sistem tersebut, yakni dengan bertindak sebagai penghubung antara komunikasi dua nomor telepon. Lewat mekanisme itu, operator bisa diminta menduplikasi komunikasi yang sedang berlangsung agar dapat dipantau oleh pihak yang memiliki akses.

"Alat negaranya, instrumennya milik negara. Ini lawful tetapi digunakan secara ilegal oleh para tersangka," jelas Ridlwan.

Secara teknis, menurut Ridlwan, nomor telepon yang dipakai Presiden bisa menjadi target apabila nomor tersebut diketahui lalu dimasukkan ke dalam sistem pemantauan. Meski begitu, ia menduga bahwa penyadapan yang tengah diselidiki penyidik kemungkinan besar tidak menyasar telepon khusus Presiden yang dilengkapi sistem pengamanan lebih ketat.

Ridlwan mengungkapkan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyediakan telepon kripto, yakni perangkat komunikasi khusus bagi pejabat negara. Perangkat ini dirancang dengan tingkat keamanan tinggi sehingga sulit ditembus melalui mekanisme LIMS. Telepon kripto lazimnya digunakan dalam komunikasi strategis, termasuk saat Presiden mengikuti konferensi diplomatik internasional.

Kendati demikian, perangkat khusus tersebut memiliki keterbatasan untuk keperluan komunikasi harian. Ridlwan menjelaskan bahwa proses komunikasi lewat telepon kripto lebih rumit dan tidak kompatibel dengan aplikasi umum seperti WhatsApp. Situasi ini membuat pejabat negara tetap memerlukan telepon biasa agar bisa berkomunikasi secara cepat dengan staf maupun pihak lain.

"Kalau mau secure problemnya tidak fast. Kita mau fast problemnya enggak secure," ujarnya.

Selain itu, Ridlwan membedakan kapabilitas penyadapan melalui LIMS dengan pemantauan menggunakan perangkat lunak yang lebih canggih. Ia menerangkan bahwa LIMS mampu memantau komunikasi lewat jaringan telepon seluler konvensional, mencakup percakapan suara dan SMS. Sementara itu, komunikasi melalui aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram memiliki perlindungan enkripsi yang membuat isi percakapan tidak secara otomatis bisa diketahui lewat mekanisme tersebut. Meski demikian, jejak komunikasi berupa waktu dan hubungan antar nomor tetap bisa menjadi bahan analisis.

Ridlwan juga menyinggung kemungkinan penggunaan perangkat lunak lain seperti Pegasus yang dapat ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik. Namun, dalam pembahasannya ia tidak menyatakan bahwa perangkat tersebut sudah terbukti digunakan dalam kasus ini.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga personel sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyadapan ini.

Sumber: Pojok Satu