- Analis intelijen Ridlwan Habib memaparkan empat motif penyadapan melalui kerangka MICE
- Bareskrim Polri menetapkan tiga personel berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka
- Operasi pemantauan ilegal periode 2025 hingga 2026 turut menyasar Presiden Prabowo, pejabat, jurnalis, hingga pengusaha
WartaPurwakarta - Aksi pemantauan komunikasi tanpa hak dinilai tidak sekadar bertujuan menghimpun bahan keterangan, melainkan kerap digerakkan oleh empat dorongan mendasar.
Analis kajian intelijen Ridlwan Habib memaparkan bahwa praktik pengawasan ilegal umumnya dilandasi rupa-rupa kepentingan, mulai dari perburuan keuntungan finansial hingga pemenuhan ambisi individu.
"Ada empat motif tersebut dikenal melalui pendekatan MICE, yakni Money, Ideology, Coercion, dan Ego," ujarnya dikutip Rabu (4/11/2026).
Faktor pertama dalam telaah tersebut adalah uang atau keuntungan ekonomi (money). Dalam operasi intelijen, rekaman perbincangan target berpeluang memiliki nilai komersial tinggi bila berkaitan dengan urusan bisnis, transaksi tertutup, maupun perebutan akses terhadap sumber daya strategis. Kendati begitu, Ridlwan belum dapat memastikan apakah faktor materi ini menjadi pemicu utama perkara yang tengah diusut aparat kepolisian.
Faktor kedua bertumpu pada aspek ideologi (ideology). Penyadapan dalam ranah ini diproyeksikan untuk membedah sudut pandang, arah keberpihakan, maupun peta perumusan kebijakan dari seseorang atau kelompok tertentu demi kepentingan pihak pemantau.
Dorongan ketiga berakar dari upaya pemerasan maupun penekanan (coercion). Ridlwan menerangkan, penguasaan atas rekaman percakapan, kegiatan personal, serta agenda pertemuan target berpotensi dialihfungsikan menjadi instrumen penekan. Dengan ancaman pembongkaran data yang sebelumnya tertutup dari khalayak, korban dapat dipaksa untuk menuruti kehendak pihak penyadap. Pola operasi semacam ini menempatkan penyadapan bukan lagi sebagai instrumen pengumpul informasi, melainkan alat kendali atas orang lain.
Sementara motif terakhir bersumber dari ego atau ambisi perseorangan (ego). Pengumpulan informasi secara rahasia acap kali dipicu oleh keinginan memperluas pengaruh, memuluskan jalan menuju promosi jabatan, ataupun mengamankan keuntungan politik pribadi. Keempat kemungkinan tersebut, lanjut Ridlwan, patut didalami lebih jauh oleh tim penyidik demi membongkar latar belakang tindakan para pelaku.
Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga personel berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka atas dugaan penyadapan di luar prosedur resmi, manipulasi penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Berdasarkan temuan penyidik, rentang waktu operasi intersepsi ilegal tersebut berlangsung antara kurun waktu 2025 hingga 2026. Sasaran pemantauan tidak hanya tertuju pada nomor telepon genggam Presiden Prabowo, tetapi turut menyasar pejabat negara, kalangan politisi, jurnalis media massa, pimpinan organisasi kemasyarakatan, aktivis LSM, serta pelaku usaha.
Penyadapan tersebut diduga kuat diperintahkan oleh para tersangka tanpa mengantongi surat permohonan penyidik maupun kelengkapan laporan polisi sebagai dasar prosedural. Di samping itu, aparat kepolisian juga terus mendalami indikasi upaya penghapusan jejak digital yang terjadi pada Oktober 2026.
Sumber: Pojok Satu