- Prabowo mengganti menteri yang berafiliasi dengan kelompok Solo sebagai bagian konsolidasi kekuasaan
- Analis Pangi menegaskan reshuffle bertujuan menyiapkan peta politik masa depan, bukan sekadar penilaian kinerja
- Dua tahun masa jabatan memberi Prabowo ruang mengamati loyalitas dan potensi pembentukan kekuatan baru
WartaPurwakarta - Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian menteri yang memiliki keterkaitan dengan jaringan politik lama, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan kelompok Solo, sebagai langkah menguatkan posisi pemerintahannya. Menurut pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, keputusan tersebut tidak semata‑mata didasarkan pada penilaian kinerja, hubungan pribadi, atau pembagian kekuasaan.
“Reshuffke bukan hanya like or dislike atau berbasis power sharing, tetapi reshuffle berbasis intensitas arah ke peta politik di masa depan,” ungkap Pangi dalam siaran kanal Youtube Bambang Widjojanto pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Pangi menambahkan bahwa selama dua tahun pertama kepresidenan, Prabowo memberi kesempatan kepada para pembantunya untuk memperlihatkan kemampuan serta kesetiaan politik masing‑masing. Penempatan pada jabatan strategis dianggap sebagai sarana bagi Presiden untuk mengamati perilaku politik para menteri, termasuk mereka yang diduga secara diam‑diam membangun basis kekuatan tersendiri.
“Dia menaruh orang di situ kelihatan aslinya mana yang diam-diam membangun kekuatan politik, dia pasti cermati. Dia tahu ketika dikasih panggung ia ngapain,” ujar Pangi.
Pengamat tersebut menilai periode dua tahun cukup untuk Prabowo membaca dinamika internal dan kecenderungan politik para pejabatnya. Ia mengaku sejak awal telah memperingatkan Presiden agar tidak terus memberi ruang kepada kelompok Solo, yang menurutnya berpotensi menimbulkan bahaya.
“Dari awal saya sudah ingatkan, berhentilah mengasuh geng Solo karena sangat berbahaya,” tegas Pangi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Lebih lanjut, Pangi menyarankan bahwa prosedur yang seharusnya diterapkan sejak awal adalah “menggergaji”, yakni menahan upaya sisa‑sisa kekuatan lama dalam memanfaatkan posisi pemerintahan untuk menciptakan kekuatan baru yang dapat mengancam konsolidasi politik Prabowo.
“Saya menyarankan juga dari jauh hari mestinya prosedur menggergaji, artinya jangan memberi kesempatan sisa kekuasaan lama untuk melakukan konsolidasi politik untuk membangun kekuatan baru karena itu membahayakan kekuatan ini,” pungkasnya.
Sumber: RMOL