Poin Penting
  • Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti ijazah Gibran
  • Permohonan ditolak karena pemohon tak punya kedudukan hukum
  • Analis politik Adi Prayitno menilai proses verifikasi KPU tidak profesional

WartaPurwakarta - Adi Prayitno, pakar politik sekaligus direktur Parameter Politik Indonesia, mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ada bukti sah bahwa Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, memiliki ijazah setingkat SMA atau setara. MK menolak permohonan karena para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.

Menurut Adi, kegagalan verifikasi administrasi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 mencerminkan kelemahan prosedur KPU. Ia menilai proses seleksi tidak dilaksanakan secara berjenjang dan objektif, sehingga menimbulkan “noda dalam sejarah politik bangsa.”

"Penyelenggara pemilu tak profesional. Seleksi administratifnya tak diverifikasi secara berjenjang dan objektif. Fatal sekali. Jadi noda dalam sejarah politik bangsa," ujar Adi kepada redaksi RMOL pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Ia menambahkan kemungkinan adanya kepentingan lain yang menghambat pemeriksaan detail terhadap dokumen Gibran. “Atau jangan-jangan penyelenggara tak mau verifikasi detail karena menyangkut anak penguasa saat itu,” kata analis tersebut.

MK menegaskan bahwa tidak ada dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan standar minimal SMA. Namun, karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan mereka tidak dapat diproses lebih lanjut.

Pernyataan Adi menyoroti pentingnya verifikasi administratif yang ketat oleh KPU guna menghindari kontroversi serupa di masa mendatang.

Sumber: RMOL