Poin Penting
  • Tujuh fraksi DPR bersiap mengajukan Hak Menyampaikan Pendapat untuk menurunkan Gibran
  • Analis menilai ancaman terbesar Jokowi datang dari massa revolusioner yang dapat memojokkan keluarganya
  • Jika Gibran tidak mundur, MPR kemungkinan akan memilih calon wakil presiden baru yang diajukan oleh Prabowo Subianto

WartaPurwakarta - Saiful Huda Ems, analis politik, menyampaikan kepada RMOL pada Senin 9 November 2026 bahwa Presiden Joko Widodo kini tampak kehilangan basis dukungan kuat di lembaga legislatif. Ia menambahkan, "Apalagi operator-operator politiknya di beberapa institusi, seperti di Polri, satu per satu sudah ditumbangkan oleh kekuatan Prabowo Subianto."

Menurut Saiful, informasi yang diperolehnya menunjukkan bahwa tujuh dari delapan partai atau fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat telah sepakat mempercepat proses Hak Menyampaikan Pendapat dengan tujuan menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Kita tunggu saja sampai akhir masa reses anggota-anggota DPR hari ini," ujarnya.

Analis menilai langkah rasional bagi Presiden Jokowi adalah meminta Gibran mengundurkan diri. Ia memperingatkan bahwa bila Gibran tetap berada di jabatan tersebut, koalisi antar fraksi DPR dapat terjalin lebih erat untuk melancarkan Hak Menyampaikan Pendapat, yang pada akhirnya akan dibawa ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan menghasilkan pemberhentian Gibran. Selanjutnya, "Lalu MPR memilih satu dari dua Cawapres yang akan disodorkan oleh Presiden Prabowo Subianto," tambah Saiful.

Saiful menegaskan bahwa ancaman paling signifikan bagi Jokowi bukan sekadar proses parlemen, melainkan potensi aksi massa revolusioner yang berupaya menjatuhkan wakil presiden. "Sebab itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mendulang simpati rakyat, dimana dia yang sangat lihai menggunakan jurus playing victim akan berusaha membalik persepsi publik," katanya. Ia menambahkan, "Jika awalnya Gibran dianggap melakukan perbuatan tercela dan melanggar konstitusi, menjadi dianggap telah dizalimi DPR."

Menurut analis tersebut, gerakan massa yang mengincar Gibran berisiko "meNepalkan" keluarga Jokowi. "Kenapa bisa demikian? Karena itu akan berpotensi untuk "meNepalkan" keluarga Jokowi. Karena jika hal ini yang terjadi, maka Jokowi dan keluarganya hanya seperti sedang menunggu kutukan rakyat," ujarnya.

Dengan pertimbangan tersebut, Saiful menilai keputusan paling logis bagi Jokowi adalah menginstruksikan Gibran untuk mengundurkan diri, kemudian mengalihkan fokus kepada Presiden Prabowo Subianto guna meminta perlindungan bagi keluarga dari potensi masalah hukum. "Jokowi selanjutnya akan lebih fokus untuk memohon pertolongan pada Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi keluarganya dari jerat hukum," pungkasnya.

Sumber: RMOL