- Jokowi menampilkan ijazah di persidangan 5 November 2026 sebagai taktik politik
- Hendri Satrio menyamakan strategi Jokowi dengan permainan catur, mengandalkan kesalahan lawan
- Analisis menyoroti persiapan kedua pemimpin menjelang pemilu 2029 serta potensi dampak mobilisasi TNI terhadap elektabilitas
WartaPurwakarta - Pengamat politik Hendri Satrio, yang lebih dikenal dengan sebutan Hensa, menilai langkah Presiden Joko Widodo menampilkan ijazahnya dalam persidangan terkait tuduhan ijazah palsu pada Kamis, 5 November 2026, merupakan bagian dari perhitungan politik. Menurut Hensa, aksi tersebut tidak sekadar mengalihkan sorotan publik, melainkan juga berfungsi sebagai cara Jokowi meredam tekanan politik sekaligus mengamankan waktu untuk menilai dinamika yang sedang berkembang.
Dalam sebuah podcast di kanal YouTube “Hendri Satrio Official”, Hensa menyamakan strategi itu dengan permainan catur. Ia menjelaskan, “Main catur itu selain mikir langkah kita, kita berharap lawan salah langkah. Pak Jokowi juga gitu. Dengan buying time, dia ngarep (berharap) ada langkah salah dari lawannya.” Pernyataan tersebut menegaskan keyakinan bahwa Jokowi mengandalkan kemungkinan kesalahan pihak lawan untuk memperkuat posisinya.
Hensa menambahkan bahwa penundaan waktu memberi ruang bagi Jokowi untuk menunggu perkembangan isu politik, termasuk dugaan penyadapan yang menimpa Presiden Prabowo Subianto. “Dia ada waktu juga mungkin berdoa, semoga isu penyadapan ini segera lari dari dirinya. Apalagi orang sudah ada yang bilang ini makar,” ujarnya.
Pengamat tersebut juga menyoroti bahwa suasana politik kini dipengaruhi persiapan menuju pemilihan umum 2029. Ia mencatat, “Saya pernah bilang, mereka mulai membangun jalan politiknya masing-masing. Pak Jokowi mulai memanaskan mesin untuk Pemilu 2029. Logistik yang paling kuat juga Pak Jokowi. Jadi tensi politiknya memang naik.” Menurut Hensa, kekuatan logistik menjadi modal utama Jokowi dalam persaingan politik mendatang.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan Prabowo, sejumlah tokoh politik telah mendatangi Jokowi untuk menyampaikan aspirasi. Interaksi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang arah hubungan antartokoh dan membuka peluang negosiasi di antara mereka.
Mengenai laporan mobilisasi TNI di Jakarta yang dikaitkan dengan upaya membantu Kapolri baru mengusut kasus penyadapan, Hensa berpendapat Prabowo tidak akan memanfaatkan pengerahan militer sebagai ajang pamer kekuasaan. “Kalau ada mobilisasi kekuatan TNI, kira-kira yang senang siapa? Enggak ada. Yang ada pada takut. Kalau rakyat takut, elektabilitas dan kepuasan publik makin turun,” tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebagai penutup, Hensa mengingatkan bahwa setiap langkah politik perlu dipantau karena dapat mengubah peta kekuatan menjelang pemilu 2029. Ia menegaskan keterbatasan analisis yang didasarkan pada informasi publik, “Namanya juga analisis. Kita rakyat enggak punya alat sadap, adanya pulpen.”
Sumber: INDOPOSCO - Politik