- Andi Arief menilai Wapres Gibran harus mengajukan klarifikasi di Pansus DPR
- Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada bukti ijazah SMA Gibran
- Pansus dipandang sebagai sarana klarifikasi yang menguntungkan Gibran
WartaPurwakarta - Andi Arief, tokoh aktivis 98 yang kini menjabat sebagai anggota Partai Demokrat, menyatakan pada Selasa, 13 Oktober 2026, bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memerlukan mekanisme Panitia Khusus (Pansus) di DPR untuk menyampaikan klarifikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menekankan bahwa kesempatan tersebut lebih menguntungkan Gibran karena dapat memaparkan penjelasan secara resmi.
“Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboi-koboi Senayan menggulirkan pansus,” ujar Andi dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa pada era Presiden ke‑enam, Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghalangi pembentukan Pansus, melainkan memanfaatkannya untuk menanggapi tuduhan yang muncul.
“Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada,” katanya. Menurut Andi, fungsi ini tetap relevan dan dapat dijadikan platform bagi Gibran untuk menjelaskan situasi pendidikan yang dipertanyakan.
“Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu tersebut,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan tidak memerlukan perdebatan lanjutan.
MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti yang mendukung adanya ijazah setara SMA milik Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024. Kasus tersebut kini diserahkan kepada otoritas terkait.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Jadi dalam hal ini pihak yang paling dirugikan adalah Pak Wapres Gibran. Karena itu menurut saya, kalau kita, kalau ada pihak yang dirugikan itu harusnya mencari saluran untuk klarifikasi,” jelas Andi. Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya penggunaan Pansus sebagai jalur resmi untuk menyampaikan klarifikasi.
Sumber: Pojok Satu