Poin Penting
  • Andrianto mengaitkan dugaan penyadapan Prabowo dengan isu ijazah Gibran
  • Ia menilai kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo di Polri sebagai instrumen kekuasaan Jokowi
  • Andrianto menuduh adanya aktor intelektual di balik penyadapan dan menyerukan penyelidikan

WartaPurwakarta - Andrianto Andri, tokoh pergerakan pro‑demokrasi, menilai bahwa tuduhan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dinasti yang kerap menjadi sorotan publik. Dalam wawancara dengan RMOL di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, ia menegaskan bahwa tindakan tersebut melukai institusi kepolisian yang seharusnya berfungsi sebagai alat negara.

"Peristiwa penyadapan ini merupakan sebuah instrumen yang sangat mencederai Bhayangkara Polri sebagai alat negara," ujar Andrianto. Ia menambahkan bahwa selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya pada periode kedua ketika Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri, kepolisian tampak dijadikan sarana politik.

"Selama ini terutama di era Jokowi, terutama periode kedua ketika Polri dipimpin oleh Sigit sangat terlihat politik menjadi alat kekuasaan," katanya. Menurut Andrianto, hal ini bertentangan dengan semangat reformasi yang memisahkan Polri dari struktur militer ABRI, karena Polri seharusnya beroperasi sebagai institusi sipil independen.

Andrianto kemudian menghubungkan penyadapan tersebut dengan munculnya kembali isu ijazah Gibran Rakabuming Raka pada tahun 2026. Ia berargumen bahwa pertanyaan seputar keabsahan ijazah Gibran menjadi latar belakang bagi pihak tertentu untuk mengintai sikap Presiden Prabowo.

"Beranjak ke tahun 2026 soal isu ijazah Gibran ditanyakan dan ditagih semakin mencuat, ini yang menjadi dasar Jokowi perlu untuk memata-matai apa tindakan sikap Presiden Prabowo terhadap persoalan ini," jelasnya. Andrianto menegaskan bahwa tujuan penyadapan adalah mengungkap posisi dan langkah Prabowo dalam menanggapi isu yang dianggap krusial.

"Tidak mungkin melakukan penyadapan tanpa maksud-maksud tertentu, tidak lain mengorek sikap dan tindakan apa yang akan dilakukan Prabowo terhadap persoalan yang krusial ini dalam kasus Gibran," tambahnya.

Ia juga menyinggung keberadaan “aktor intelektual” yang diyakini berada di balik operasi penyadapan.

"Kami yakin pasti ada aktor intelektualnya di kasus penyadapan ini," tegas Andrianto. Selanjutnya, ia menyoroti struktur komando Polri, menyebut adanya dua atasan: Presiden Prabowo dan Listyo Sigit Prabowo, yang menurutnya “gelap mata” karena loyalitasnya kepada mantan Presiden Jokowi yang mengangkatnya menjadi Kapolri.

"Polri ada dua atasan yaitu Presiden Prabowo, yang kedua LSP gelap mata yaitu kepada mantan Presiden yang telah mengangkat dirinya sebagai Kapolri," ujarnya. Menurut Andrianto, promosi Listyo Sigit ke posisi tertinggi kepolisian tidak mungkin terwujud tanpa dukungan Jokowi, mengingat tidak ada catatan prestasi signifikan dalam karier kepolisian beliau.

"Karena LSP sangat sulit untuk posisi Kapolri kalau bukan karena Jokowi. Selain itu LSP tidak ada prestasi di kepolisian," katanya.

Andrianto pula mengaitkan penyadapan dengan dugaan keberpihakan pada Gibran, menuding ambisi politik dinasti yang ia kaitkan dengan Jokowi. Ia menyinggung proses pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden, termasuk persyaratan usia dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) yang, menurutnya, menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi pencalonan tersebut dalam Pilpres 2024.

"Apa yang dilakukan Jokowi yang sangat di luar batas terutama telah mengakali UU sebagai persyaratan sekolahnya Gibran, umur di MK," ujarnya. Ia menambahkan, "MK dan MA kan sudah melakukan yang dianggap Gibran tidak absah lah kira‑kira dari Pilpres lalu."

Menutup pernyataannya, Andrianto menilai bahwa dugaan penyadapan telah menodai citra institusi Bhayangkara dan meminta agar kasus tersebut ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Sumber: RMOL