- Anggaran pendidikan naik dari Rp724,3 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp769,09 triliun pada 2026
- BGN menerima komponen anggaran pendidikan Rp223,56 triliun untuk 2026
- MK menyatakan pembiayaan MBG bukan bagian dari komponen utama pendidikan
WartaPurwakarta - Anggaran pendidikan menjadi salah satu sektor yang mengalami perubahan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah menganggarkan Rp724,3 triliun untuk pendidikan pada 2025. Nilainya kemudian bertambah menjadi Rp769.086.869.324.000 atau sekitar Rp769,09 triliun pada 2026.
Alokasi pendidikan 2026 menjadi perhatian lantaran Badan Gizi Nasional (BGN), pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG), memperoleh porsi komponen anggaran pendidikan terbesar dibandingkan 23 kementerian dan lembaga lainnya.
Mengacu Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, BGN mendapatkan komponen anggaran pendidikan senilai Rp223,56 triliun.
Besarnya anggaran tersebut berkaitan dengan polemik penerapan ketentuan alokasi pendidikan paling sedikit 20 persen dari APBN. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menegaskan pendanaan MBG tidak dapat dimasukkan sebagai pembiayaan komponen utama pendidikan.
Pada 2025, anggaran pendidikan Rp724,3 triliun terbagi dalam tiga bagian, yakni belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta pembiayaan.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp297,2 triliun. Dana ini antara lain digunakan untuk Program Indonesia Pintar bagi 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta tunjangan profesi guru non-PNS bagi 477.700 guru.
Sementara itu, transfer ke daerah berjumlah Rp347,1 triliun. Anggaran tersebut mencakup Bantuan Operasional Sekolah bagi 43,4 juta siswa, tunjangan profesi untuk 1,5 juta guru PNS daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, serta Dana Alokasi Khusus fisik guna merevitalisasi 14.690 sarana pendidikan.
Dana transfer itu juga dialokasikan untuk mendukung 21 unit perpustakaan daerah.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Komponen pembiayaan pada anggaran pendidikan 2025 sebesar Rp80 triliun. Penggunaannya antara lain meliputi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan jumlah penerima kumulatif 49.971 orang, beasiswa program gelar dan non-gelar, serta kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait pembiayaan riset pendidikan.
Untuk 2026, besaran anggaran pendidikan ditetapkan dalam Lampiran VI Perpres Nomor 118 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025. Regulasi tersebut merupakan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Dari total anggaran pendidikan 2026, alokasi pada kementerian dan lembaga tercatat Rp470.462.497.909.000 atau sekitar Rp470,46 triliun.
Sumber: Pojok Satu