Poin Penting
  • Total kebutuhan dana Rp302 triliun
  • Pilot project alokasi Rp5 triliun untuk SD/SMP di daerah 3T
  • Target pelaksanaan bertahap mulai 2028

WartaPurwakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyampaikan bahwa perkiraan biaya untuk mewujudkan pendidikan tanpa biaya bagi seluruh jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, mencapai hampir Rp302 triliun. Ia menguraikan, "Kalau SD, SMP, SMA secara keseluruhan sekitar Rp210 triliun, kemudian perguruan tinggi Rp92 triliun. Artinya hampir Rp302 triliun," pada keterangan yang diberikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 25 September 2026.

Meskipun angka tersebut mencerminkan kebutuhan total, Said menegaskan bahwa implementasi pendidikan gratis tidak akan diluncurkan sekaligus. Badan Anggaran DPR berencana memulai dengan alokasi pilot project sebesar Rp5 triliun, yang difokuskan pada jenjang SD dan SMP di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). "Yang Rp5 triliun khusus pilot project. Rekomendasi Banggar, prioritasnya di daerah 3T," tegasnya.

Menurut Said, proyek percontohan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran secara rinci serta menyusun mekanisme pelaksanaan sebelum memperluas kebijakan ke jenjang SMA dan perguruan tinggi. Ia menambahkan bahwa skala lebih luas diperkirakan dapat dimulai pada tahun 2028, dengan pelaksanaan yang tetap bersifat bertahap. "Di 2028, insya Allah akan menjadi kenyataan. Tetapi sekolah gratis ini idealnya bertahap," ujarnya.

Dalam proyeksi awal, diperkirakan pada fase pertama pemerintah dapat melayani antara 60 hingga 75 persen calon penerima manfaat pada tahun 2028. Cakupan tersebut diharapkan mencapai 100 persen pada tahun berikutnya setelah evaluasi dan penyesuaian anggaran.

Said juga mengingatkan perlunya penyesuaian kebijakan terkait tenaga pendidik, khususnya rencana penarikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat yang dapat memengaruhi penyusunan APBN. Untuk pendidikan tinggi, ia menyatakan bahwa skema kuliah gratis masih dalam tahap kajian, termasuk kemungkinan memanfaatkan atau memperluas program Kartu Indonesia Pintar (KIP). "Jadi tidak serta-merta diputuskan. Kita ingin tahu dulu tata kelolanya seperti apa," jelasnya.

Angka Rp302 triliun yang disampaikan masih merupakan perkiraan awal. Pemerintah dan DPR perlu menghitung biaya per siswa serta menentukan sekolah mana—negeri maupun swasta—yang akan masuk dalam program. Said menutup dengan catatan, "Semua sekolah negeri, lalu yang swasta ke depan bagaimana? Itu perlu kajian yang relatif komprehensif."

Sumber: RMOL