Poin Penting
  • Netty Prasetiyani Aher usulkan pembebasan PPN pembalut
  • Menstruasi dipandang hak kesehatan reproduksi, bukan barang konsumsi
  • Diperlukan koordinasi lintas kementerian untuk kebijakan terpadu

WartaPurwakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengajukan permohonan agar pemerintah menilai kemungkinan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) pada pembalut serta produk sanitasi menstruasi lainnya. Netty menekankan bahwa kebutuhan terkait menstruasi harus dianggap sebagai bagian integral dari hak atas kesehatan reproduksi perempuan, bukan sekadar barang konsumsi sehari-hari.

“Menstruasi merupakan proses biologis yang dialami perempuan dan tidak bisa ditunda. Produk sanitasi menstruasi seperti pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi. Karena itu, sudah selayaknya pemerintah mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan PPN,” ujarnya pada Selasa, 3 November 2026.

Ia menyoroti bahwa beban biaya produk menstruasi terasa lebih berat bagi perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah. “Bagi sebagian perempuan, membeli pembalut mungkin terlihat sebagai pengeluaran kecil. Namun, jika dihitung secara rutin setiap bulan dan sepanjang tahun, nilainya tentu tidak sedikit. Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat perempuan kesulitan memperoleh produk menstruasi yang layak dan higienis,” jelas Netty.

Netty mengusulkan pembentukan koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, kebijakan ini tidak dapat dipandang hanya dari sisi penerimaan negara, melainkan harus memperhitungkan dampak terhadap kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan.

“Kita membutuhkan pembahasan lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan tidak parsial. Aspek kesehatan, pelindungan perempuan, kemampuan ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan fiskal negara harus dipertimbangkan secara bersamaan,” tegas Netty.

Ia menambahkan harapan agar pemerintah membuka ruang kajian komprehensif dengan melibatkan organisasi perempuan, tenaga kesehatan, pelaku industri, serta kelompok masyarakat. “Memastikan perempuan memiliki akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat dan berkeadilan. Kita ingin tidak ada perempuan yang harus mengorbankan kebutuhan kesehatan reproduksinya hanya karena keterbatasan ekonomi,” tuturnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional