- Sudding menuntut penyelidikan lengkap atas dugaan penyadapan Presiden Prabowo, termasuk peran intelektual dan kemungkinan keterlibatan mantan Kapolri Listyo Sigit
- Dugaan penyadapan dimulai sejak 2025 dan melibatkan penghapusan jejak log pada Oktober 2026
- Legislator menekankan kebutuhan investigasi yang objektif, transparan, dan sesuai dengan konstitusi serta standar hak asasi manusia
WartaPurwakarta - Anggota Komisi III DPR RI mewakili Partai Amanat Nasional, Sarifuddin Sudding, pada Kamis 5 November 2026 meminta kepolisian negara untuk menuntaskan penyelidikan atas tuduhan penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sudding, penyelidikan tidak hanya harus mengidentifikasi pelaku operasional di lapangan, melainkan juga harus menelusuri pihak-pihak intelektual yang merancang serta mengendalikan aksi tersebut.
“Saya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajarannya dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas institusi kepolisian. Termasuk pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto,” ujurnya dalam pernyataan yang diberikan pada hari yang sama.
Sudding menambahkan bahwa DPR siap mendukung upaya Kapolri dan tim penyidik untuk menelusuri seluruh jaringan yang diduga terlibat, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menegaskan dugaan penyadapan telah berlangsung sejak tahun 2025, ketika Listyo Sigit masih menjabat, dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Selain itu, muncul indikasi adanya penghapusan jejak log pada Oktober 2026.
“Perkara ini bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur penggunaan perangkat atau sistem penyadapan kepolisian,” tegas Sudding. Ia menuntut agar penyidik memetakan urutan perintah, pelaksana, fasilitator, serta penerima dan pengguna data yang diperoleh secara tidak sah. Menurutnya, penyelidikan harus mencakup sumber pembiayaan, motif, dan potensi keuntungan yang diambil oleh pihak-pihak terkait.
“Polri harus mengungkap siapa aktor intelektual (intellectual dader) di kasus ini, seperti apa perannya, dan diproses berdasarkan hukum,” imbuhnya. Sudding menekankan bahwa proses penyidikan harus berjalan objektif, transparan, profesional, dan kredibel, tanpa intervensi atau perlakuan khusus terhadap pihak manapun. Semua pihak yang terlibat, menurutnya, harus dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti dan tingkat keterlibatannya.
Legislator tersebut juga menggarisbawahi pentingnya pengamanan terhadap catatan akses, dokumen otorisasi, serta bukti elektronik yang terkait. Ia menyarankan agar dugaan penghapusan data ditelusuri untuk menemukan perintah yang memerintahkan tindakan tersebut serta menilai kemungkinan pemulihan bukti.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selain implikasi keamanan negara, Sudding menyoroti bahwa penyadapan tanpa wewenang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kerahasiaan komunikasi, dan rasa aman. Ia mengingatkan bahwa perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Menurut Sudding, penyadapan hanya sah bila dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan undang-undang, sehingga penyalahgunaan wewenang harus diusut tuntas.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional