- Penerimaan pajak digital mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026
- Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan hampir US$100 miliar
- Amin Ak menyerukan kebijakan pajak digital yang tidak memberatkan konsumen dan usaha kecil
WartaPurwakarta - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Amin Ak, menilai bahwa pengoptimalan pajak di sektor digital harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi fiskal Indonesia. Ia menekankan bahwa pertumbuhan cepat ekonomi digital harus diimbangi dengan kemampuan negara memperluas basis pajak serta menjamin keadilan fiskal bagi semua pelaku usaha.
Menurut laporan e‑Conomy SEA 2025, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mendekati US$100 miliar, setara dengan sekitar Rp1.800 triliun. Besarnya transaksi e‑commerce, layanan digital, fintech, iklan online, serta monetisasi konten menunjukkan potensi pendapatan negara yang masih perlu dikelola secara optimal.
“Pertumbuhan ekonomi digital harus berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Jangan sampai aktivitas ekonomi tumbuh pesat, tetapi kemampuan negara menangkap nilai ekonominya tertinggal,” ujar Amin Ak di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.
Ia juga mengapresiasi langkah‑langkah pemerintah, termasuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), pajak atas transaksi aset kripto, pajak fintech, serta pemotongan Pajak Penghasilan melalui marketplace. Data Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa penerimaan pajak dari sektor digital secara kumulatif telah mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026, menandakan kontribusi signifikan terhadap pendapatan APBN.
Meskipun begitu, Amin Ak menegaskan bahwa upaya optimalisasi pajak digital tidak boleh berfokus semata pada peningkatan angka penerimaan. Kebijakan tersebut harus tetap adil, efisien, dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta konsumen.
Ia mengutip temuan CELIOS yang menyatakan bahwa lebih dari 77 persen pendapatan pajak digital berasal dari PPN perdagangan elektronik. Karena PPN merupakan pajak konsumsi, beban akhirnya jatuh pada pembeli.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Jangan sampai optimalisasi pajak digital justru lebih banyak membebani konsumen, terutama masyarakat berpendapatan rendah, sementara kontribusi perusahaan‑perusahaan besar yang menguasai ekosistem digital belum tergarap secara proporsional,” kata Amin Ak.
“Keadilan pajak harus dilihat bukan hanya dari siapa yang memungut, tetapi juga siapa yang akhirnya menanggung bebannya,” tambahnya.
Sumber: INDOPOSCO - Politik