- Bamsoet minta penyelidikan meluas ke pemberi perintah dan aliran dana
- BSSN catat 5,16 miliar anomali trafik 2025, PPATK terima 43,7 juta laporan transaksi termasuk Rp7,959 triliun keluar negeri
- Bamsoet usulkan pembentukan Satgasus lintas lembaga untuk audit digital dan penelusuran aset
WartaPurwakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo, yang biasa dipanggil Bamsoet, pada Senin 9 November 2026 menuntut pemerintah memperluas penyelidikan atas dugaan penyadapan yang menargetkan Presiden beserta lingkaran inti pemerintahan. Menurutnya, investigasi tidak boleh berhenti pada pelaku operasional semata, melainkan harus menelusuri seluruh rantai, mulai dari pemberi perintah, penyandang dana, hingga pihak yang memperoleh keuntungan.
Bamsoet menilai, bila terbukti dilakukan secara ilegal dan terorganisir, tindakan penyadapan bukan sekadar kejahatan siber melainkan ancaman terhadap keamanan serta kedaulatan negara. Kebocoran komunikasi Presiden dapat membuka rahasia kebijakan ekonomi, penegakan hukum, dinamika kabinet, hingga strategi diplomasi. Informasi strategis tersebut, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi pasar, memindahkan aset, menghindari pajak, atau menyabotase kebijakan pemerintah.
“Pendekatannya harus sederhana tetapi keras, ikuti data, ikuti uang, ikuti manfaatnya,” tegas Bamsoet dalam keterangannya. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan forensik digital pada perangkat komunikasi, server, akun, serta log akses. Penelusuran tersebut harus dikaitkan dengan transaksi bisnis, perpindahan aset, dan aktivitas pasar yang dicurigai berhubungan dengan kebocoran informasi negara.
Untuk mengatasi hal tersebut, Bamsoet mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus (Satgasus) yang bersifat independen dan melibatkan aparat penegak hukum, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Digital (Komdigi), intelijen negara, serta ahli forensik digital. Satgasus diharapkan melakukan audit terhadap sistem komunikasi Presiden, mengamankan bukti digital, serta menelusuri rekening dan aset pihak yang terindikasi.
Bamsoet mengutip data BSSN yang mencatat sekitar 5,16 miliar anomali trafik internet sepanjang tahun 2025. Sementara PPATK menerima lebih dari 43,7 juta laporan transaksi pada periode yang sama, termasuk transfer dana ke luar negeri senilai Rp7,959 triliun. Menurutnya, angka-angka tersebut menjadi petunjuk penting untuk menelusuri aliran dana mencurigakan.
Ia menambahkan, apabila penyadapan ilegal tersebut terbukti menjadi bagian dari operasi terencana untuk melemahkan kewibawaan Presiden, mengendalikan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintah sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai makar. Bamsoet menegaskan perbedaan antara makar dengan kritik, kebebasan pers, demonstrasi damai, atau perbedaan pandangan politik yang dijamin konstitusi. Namun, bila informasi yang diperoleh dari penyadapan dipakai untuk memecah belah pejabat, mengintervensi kebijakan, atau menciptakan skenario delegitimasi Presiden, penyidik harus menyelidiki kemungkinan konspirasi jahat.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Makar modern tidak selalu datang dengan senjata dan tank di jalanan. Ia dapat hadir melalui penguasaan informasi, pembajakan komunikasi, transaksi gelap, manipulasi opini publik dan pengkhianatan orang‑orang yang diberi akses pada rahasia negara,” ujar Bamsoet. Ia menutup dengan menekankan bahwa bila tuduhan tersebut terbukti, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh, mencakup tidak hanya pelaku lapangan tetapi juga otak operasi, penyandang dana, serta penerima manfaat.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional