Poin Penting
  • Anwar Usman dilantik menjadi anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026
  • Anwar menolak komentar soal gugatan ijazah Gibran karena sudah di luar MK
  • Anwar menyatakan tidak pernah memberi konsultasi terkait persoalan tersebut kepada Gibran

WartaPurwakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menolak memberikan tanggapan terkait gugatan yang menyasar ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan seusai ia dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Kepada wartawan yang mengajukan pertanyaan soal perkara tersebut, Anwar memilih mundur karena dirinya kini tak lagi berada di lingkungan lembaga peradilan.

"Maaf, no comment kalau itu. Biarkan aja mereka yang menyelesaikan. saya kan udh di luar. Gitu ya," kata Anwar.

Statusnya sebagai mantan hakim juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Anwar untuk menghindari komentar atas perkara hukum yang sedang berjalan. Ia menilai, setiap pernyataan yang keluar dari mulutnya berpotensi memengaruhi proses peradilan meski secara tidak langsung.

"Iya, walaupun mantan hakim ya nggak boleh saya juga... Walaupun mantan hakim nggak boleh. Itu intervensi secara tidak langsung kalau saya memberikan tanggapan," ujarnya.

Perihal konsultasi hukum, Anwar tegas menyatakan tidak pernah memberikan bimbingan atau masukan kepada Gibran terkait persoalan yang dihadapi. Ia bahkan menyebut frekuensi pertemuannya dengan sang keponakan terbilang jarang, seraya menegaskan dirinya tidak ingin tersangkut dalam geliat politik praktis.

"Oh nggak ada, saya jarang ketemu. Berapa bulan ini baru ketemu tadi aja nih. Nggak ada. Dan saya sendiri nggak mau. Saya kan bukan orang politik," tegasnya.

Mengenai interaksi dengan Gibran maupun Prabowo setelah acara pelantikan berlangsung, Anwar memastikan tidak terjadi pembicaraan substantif di antara mereka.

"Nggak ada, salaman aja," kata Anwar.

Sumber: RMOL