- MK menolak keberatan atas ijazah Gibran
- Arfianto Purbolaksono serukan perbaikan UU Pemilu terkait verifikasi pendidikan
- Rendy S. Umboh tekankan kejelasan kewenangan KPU dan lembaga pendidikan
WartaPurwakarta - Arfianto Purbolaksono, peneliti asosiasi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), menilai temuan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini seharusnya menjadi titik tolak bagi penyempurnaan peraturan, bukan sekadar ajang saling menyalahkan antara penyelenggara pemilu dan pihak lain. Ia menekankan bahwa aturan verifikasi persyaratan pendidikan bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) perlu diintegrasikan secara lebih jelas ke dalam Undang‑Undang Pemilu untuk menghindari polemik yang mengganggu proses demokrasi.
“Temuan‑temuan terkait selama proses persidangan itu lebih pada perbaikan, untuk proses penyelenggaraan pemilu ke depan. Artinya, dimana pasal‑pasal yang itu kurang clear, kurang jelas syarat atau persyaratan, atau apapun itu bentuknya, itu harus dibuat lebih jelas lagi,” ujar Arfianto dalam wawancara dengan Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL pada Rabu, 24 Oktober 2026.
Setelah keputusan MK, Arfianto mencatat beragam wacana yang muncul di media sosial dan platform daring lainnya. Ia menyebut adanya komentar dari diaspora yang menyoroti perbedaan sistem pendidikan internasional, seperti Cambridge System, yang tidak selalu menghasilkan “ijazah” tradisional. “Tapi di sisi lain, ada diaspora‑diaspora kita juga yang menyatakan bahwa memang perbedaan sistem pendidikan gitu ya, antara Cambridge System ataupun di luar negeri itu, memang tidak ada yang disebut Ijazah. Hal itu kan harusnya juga dilihat bagian dari perbaikan ke depannya, bagaimana proses sistem penyetaraan di Kemendikdasmen ataupun Kemendikti,” tambahnya.
Arfianto menegaskan bahwa bila KPU diminta melakukan pengecekan fakta yang lebih mendalam, dasar hukum, batas kewenangan, serta prosedur yang relevan harus terlebih dahulu dipastikan. Ia mengusulkan KPU memperkuat mekanisme verifikasi melalui korespondensi atau konfirmasi langsung dengan lembaga yang mengeluarkan dokumen pendidikan. “Artinya bisa crosscheck, apakah surat dengan nomor sekian‑sekian sudah sesuai dengan penyetaraan. Lebih detail lagi, untuk verifikasi catatan‑catatan proses itulah yang seharusnya menjadi pijakan ke depan untuk Pemilu 2029,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan oleh Rendy S. Umboh, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Kornas JPPR). Ia menyoroti bahwa evaluasi ke depan harus memusatkan perhatian pada pembagian wewenang antara KPU dan instansi pemerintah yang berwenang atas pendidikan serta penerbitan dokumen penyetaraan. Menurut Rendy, kejelasan batas kewenangan KPU dalam memeriksa dokumen yang dikeluarkan lembaga lain menjadi prasyarat agar KPU memiliki pedoman yang terukur dalam menilai kelayakan pencalonan.
“Penitikberatan angle JPPR ini adalah melihat ke depan itu sehingga tidak terjadi lagi yang seperti ini,” kata Rendy saat dihubungi secara terpisah. Ia menambahkan, “Sejauh mana KPU, misalnya kan itu surat keterangan penyetaraan, tapi itu kewenangannya lembaga lain. Nah, KPU di batas wilayah mana, untuk misalnya memverifikasi itu, kan,” menegaskan pentingnya batas yang jelas.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kedua pakar sepakat bahwa perbaikan regulasi verifikasi pendidikan calon pemimpin tidak hanya akan mencegah kontroversi serupa di masa mendatang, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan.
Sumber: RMOL