- Gugatan syarat pendidikan Gibran dianggap melampaui tenggat acara PHPU normal dan lebih merupakan manuver politik dibalik bahasa hukum
- Perkara diajukan hampir dua tahun pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 saat narasi dinasti politik sedang mengemuka
- KPU menilai persoalan syarat pencalonan masuk ranah sengketa proses Pemilu kewenangan Bawaslu bukan sengketa hasil MK
WartaPurwakarta - Pengamat politik Arfianto Purbolaksono memandang gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 telah menyimpang dari kerangka acara PHPU yang lazim. Perkara yang baru masuk ke meja Mahkamah Konstitusi hampir dua tahun setelah kepala negara dan wakilnya dilantik itu, menurut dia, layak ditafsirkan sebagai langkah politik yang dibalut narasi yuridis.
"Secara hukum-acara, PHPU Pilpres dirancang sebagai mekanisme cepat pasca-penetapan hasil oleh KPU, dengan tenggat hanya beberapa hari," ujar Arfianto melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL pada Selasa, 29 September 2026.
Research Associate The Indonesian Institute itu menekankan bahwa momentum pengajuan gugatan menjadi faktor penting untuk mencermati perkara bersangkutan.
"Gugatan yang muncul hampir dua tahun setelah pelantikan presiden dan wakil presiden jelas berada di luar logika hukum-acara yang normal," tuturnya.
Bila keberatan terhadap syarat pendidikan Gibran murni berakar pada kepentingan hukum, lanjut Arfianto, isu itu seharusnya disuarakan pada 2024 ketika proses PHPU masih berjalan dalam batas waktu yang semestinya.
"Faktanya, isu ini 'dihidupkan kembali' pada tahun 2026, ketika pemerintahan sudah berjalan lebih dari dua tahun dan narasi dinasti politik sedang ramai di ruang publik," urainya.
Arfianto memperingatkan dampak politik yang dapat muncul bila MK kelak mengeluarkan putusan yang menggerus status Gibran sebagai wakil presiden. Dampak tersebut diperkirakan merambah lebih luas ketimbang sekadar persoalan hukum, termasuk menyentuh aspek stabilitas dan legitimasi pemerintahan yang sudah beroperasi.
"Meskipun secara konstitusional, pembuktian hukum juga akan diikuti penyesuaian sesuai hukum tata negara yang berlaku dan pihak yang akan memegang posisi dan tanggung jawab terkait," tambahnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 didaftarkan oleh sejumlah pemohon, salah satunya Denny Indrayana. Pokok permohonan mereka menyoroti keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Para pemohon mengakui bahwa permohonan tersebut diajukan jauh melewati tenggat PHPU. Mereka memohon MK untuk mengabaikan batas waktu formal dengan mengedepankan pertimbangan keadilan substantif.
Di ruang sidang, Komisi Pemilihan Umum berpendapat berbeda. Persoalan syarat pencalonan, menurut KPU, sepatutnya masuk ke dalam kategori sengketa proses Pemilu yang menjadi ranah kewenangan Bawaslu, bukan sengketa hasil yang diperiksa MK.
Sumber: RMOL