- Koalisi Prabowo-Gibran menggabungkan figur lintas partai termasuk dari kubu oposisi
- Analis Arifki Chaniago menilai koalisi besar menimbulkan tantangan penyatuan kepentingan menjelang Pilpres 2029
- Empat poros kekuatan politik (Cikeas, Solo, Teuku Umar, Kartanegara) menjadi faktor utama dalam dinamika koalisi
WartaPurwakarta - Pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus memperluas aliansi dengan mengundang tokoh‑tokoh dari partai lawan, langkah yang dianggap menambah bobot politik namun sekaligus menambah beban dalam menyatukan kepentingan yang beragam. Arifki Chaniago, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, menegaskan bahwa penataan kekuatan politik tetap menjadi prioritas utama pemerintahan tersebut.
Menurut Arifki, agenda keberlanjutan yang dibawa sejak pemilihan presiden 2024 tidak serta‑merta menghasilkan kekuatan politik yang mandiri. Ia menambahkan, “Prabowo membawa agenda keberlanjutan. Namun dalam praktik politik, keberlanjutan juga berarti merawat hubungan dengan kekuatan‑kekuatan yang berperan pada periode sebelumnya. Dukungan Presiden ke‑7 Joko Widodo dan Presiden ke‑6 Susilo Bambang Yudhoyono memang menopang pemerintahan, tetapi tidak menghapus kebutuhan Prabowo untuk membangun kekuatan politik yang lebih solid dan mandiri, termasuk dengan membuka ruang komunikasi bersama Megawati maupun faksi‑faksi lain dari Pilpres 2024,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta pada Senin 19 Oktober 2026.
Arifki menilai penambahan figur-figur dari kubu oposisi merupakan strategi akomodasi yang bertujuan meredam potensi gejolak dan menjaga stabilitas pemerintahan. Ia menyoroti bahwa semakin luas koalisi, semakin rumit pula kepentingan yang harus dikelola. “Akomodasi adalah instrumen menjaga stabilitas. Namun, semakin gemuk koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda‑beda,” katanya.
Pengamat tersebut juga mengidentifikasi empat poros kekuatan politik yang berada di balik koalisi saat ini, yaitu Cikeas, Solo, Teuku Umar, dan Kartanegara. Masing‑masing poros memiliki jaringan pengaruh dan orientasi politik yang tidak selalu sejalan, sehingga penyatuan kepentingan tidak dapat dicapai hanya melalui komunikasi rutin atau pembagian jabatan di pemerintahan. “Secara formal, berbagai kekuatan bisa berada dalam satu pemerintahan. Namun, berada dalam satu koalisi tidak otomatis menyatukan seluruh kepentingan. Ada kepentingan jangka pendek dalam pemerintahan, tetapi ada juga kalkulasi jangka panjang terkait kepemimpinan nasional pada 2029,” jelasnya.
Arifki memperkirakan perbedaan kepentingan akan menjadi lebih terlihat ketika diskusi tentang pemilu 2029 mulai mengemuka. Koalisi yang kini tampak kompak berpotensi menghadapi ujian ketika masing‑masing partai dan kelompok politik menguatkan kalkulasi elektoralnya. “Pada akhirnya, posisi calon wakil presiden hanya tersedia untuk satu orang dalam satu pasangan calon. Di situlah kepentingan politik bisa saling berhadapan. Mereka yang hari ini bekerja sama belum tentu memiliki pilihan yang sama ketika menentukan konfigurasi kekuasaan berikutnya,” tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dua tahun pertama masa jabatan Prabowo-Gibran, menurut Arifki, akan menjadi indikator apakah akomodasi politik dapat bertransformasi menjadi soliditas jangka panjang atau hanya berfungsi sebagai gencatan senjata sementara yang menyimpan persaingan di bawah permukaan. “Tantangan Prabowo adalah memastikan akomodasi tidak berhenti pada pembagian ruang kekuasaan, melainkan menghasilkan dukungan konsisten terhadap agenda pemerintahan. Keberhasilan konsolidasi yang sesungguhnya baru akan terlihat ketika kepentingan politik mulai berbeda arah menuju 2029,” pungkasnya.
Sumber: RMOL