Poin Penting
  • UU No 27/2026 ditandatangani 28 Oktober 2026
  • Pesangon maksimal 9 bulan upah bagi pekerja ≥8 tahun
  • Penghargaan masa kerja dapat mencapai 10 bulan upah bagi masa kerja ≥24 tahun

WartaPurwakarta - Pemerintah Indonesia telah mengesahkan regulasi terbaru yang memperkuat perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan.

Pasal 232 dalam UU tersebut mengatur hak-hak pekerja yang terdampak PHK, meliputi uang pesangon, penghargaan masa kerja, serta kompensasi hak lain. Besaran pesangon dihitung berdasarkan lamanya masa kerja; semakin lama, semakin tinggi nilai yang diterima.

Untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, pesangon ditetapkan sebesar satu bulan upah. Bagi yang telah mengabdi minimal satu tahun namun belum mencapai dua tahun, haknya naik menjadi dua bulan upah, demikian bunyi pasal 232 UU Perlindungan Ketenagakerjaan 27/2026 dikutip, Minggu (8/11/2026).

Selanjutnya, pekerja dengan masa kerja 2 hingga kurang dari 3 tahun memperoleh tiga bulan upah, 3 hingga kurang dari 4 tahun empat bulan, 4 hingga kurang dari 5 tahun lima bulan, 5 hingga kurang dari 6 tahun enam bulan, 6 hingga kurang dari 7 tahun tujuh bulan, serta 7 hingga kurang dari 8 tahun delapan bulan. Karyawan yang telah bekerja selama 8 tahun atau lebih berhak menerima pesangon maksimal sembilan bulan upah.

Selain pesangon, UU tersebut juga mewajibkan pemberi kerja memberikan uang penghargaan masa kerja. Pasal 232 ayat (3) menyebutkan bahwa pekerja dengan masa kerja 3 hingga kurang dari 6 tahun berhak atas dua bulan upah sebagai penghargaan. Masa kerja 6 hingga kurang dari 9 tahun mendapatkan tiga bulan, 9 hingga kurang dari 12 tahun empat bulan, 12 hingga kurang dari 15 tahun lima bulan, 15 hingga kurang dari 18 tahun enam bulan, 18 hingga kurang dari 21 tahun tujuh bulan, 21 hingga kurang dari 24 tahun delapan bulan, dan bagi yang telah mengabdi 24 tahun atau lebih, penghargaan mencapai sepuluh bulan upah.

Regulasi ini juga menuntut perusahaan untuk membayar uang penggantian hak, yang mencakup cuti tahunan yang belum diambil serta biaya perjalanan pulang pekerja beserta keluarganya ke tempat asal sebelum mereka diterima bekerja. Komponen lain yang diatur meliputi hak-hak yang tercantum dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional