- Pemerintah mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI dalam menyusun RUU Administrasi Kependudukan demi memperbarui kerangka hukum berbasis digital
- Penguatan NIK sebagai identitas tunggal didorong untuk menyederhanakan layanan publik dan mencegah identifikasi berulang
- Lembaga pengguna data kependudukan dibatasi hanya untuk verifikasi dan dilarang keras menyimpan maupun memperjualbelikannya
WartaPurwakarta - Langkah Komisi II DPR RI yang memprakarsai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) disambut positif oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Pembaruan regulasi tersebut dinilai esensial guna menyatukan persepsi, menegaskan arah kebijakan hukum, sekaligus memastikan rumusan aturan mampu menghadirkan faedah konkret bagi masyarakat luas.
"Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh," ujar Mendagri pada Rapat Kerja Tingkat I Bersama Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Terkait pembahasan regulasi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengutus sejumlah menteri sebagai delegasi eksekutif. Mandat pembicaraan RUU diserahkan kepada Mendagri bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.
Tito menggarisbawahi urgensi penataan payung hukum demi menyelaraskan sistem adminduk dengan laju teknologi informasi, lonjakan mobilitas penduduk, integrasi data lintas sektor, dan jaminan keamanan data pribadi. Salah satu agenda utama pemerintah adalah memperkokoh posisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Penerapan skema ini ditargetkan menyatukan ragam akses layanan publik agar publik tidak lagi dipusingkan oleh verifikasi berulang memakai nomor yang berbeda-beda.
Di sisi lain, kelancaran kebijakan identitas tunggal menuntut interoperabilitas dan integrasi sistem antarkementerian/lembaga. Namun, Tito mengingatkan bahwa integrasi bukan berarti memadukan seluruh informasi sektoral ke dalam satu lumbung data tanpa batas. Setiap instansi tetap memegang wewenang penuh atas basis data sektoralnya.
"Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan," sambung Mendagri.
Guna mencegah penyalahgunaan, pemerintah mengajukan pembatasan akses data kependudukan bagi institusi pengguna, yakni hanya diperbolehkan untuk kebutuhan validasi dan verifikasi. Instansi pemanfaat diwajibkan menjaga orisinalitas, kerahasiaan, serta keutuhan data, disertai larangan menyimpan salinan, membagikan, atau memperjualbelikan informasi kependudukan kepada entitas mana pun.
Pada kesempatan yang sama, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) turut didorong sebagai pilar modernisasi pencatatan sipil. IKD diposisikan bukan sebatas aplikasi seluler, melainkan infrastruktur sistem informasi representasi KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan resmi lainnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Pemerintah berpandangan bahwa kejelasan pembagian kewenangan merupakan prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak menimbulkan tumpang tindih," lanjut Mendagri.
Kendati digitalisasi digencarkan, Tito mengingatkan agar transformasi administrasi tetap memprioritaskan prinsip keadilan sosial. Penyelenggara negara wajib menjamin kelompok masyarakat yang belum memiliki perangkat digital tetap terfasilitasi secara optimal dalam mengakses hak-hak kependudukan mereka.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional