Poin Penting
  • Bakumham Partai Golkar resmi mengadukan kanal YouTube Forum Keadilan TV ke Dewan Pers pada Senin 16 November 2026
  • Aduan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dinilai memfitnah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia
  • Bakumham juga berencana melaporkan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya sebagai langkah hukum lanjutan

WartaPurwakarta - Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi mengadukan kanal YouTube Forum Keadilan TV kepada Dewan Pers pada Senin (16/11/2026). Pengaduan ini diajukan karena adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam konten yang dianggap mencemarkan nama baik Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia beserta institusi partai.

Kuasa hukum Bahlil Lahadalia sekaligus Juru Bicara Tim PP Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, mengonfirmasi bahwa pengaduan tersebut sudah diterima pihak Dewan Pers. Persoalan yang diangkat berkaitan dengan tayangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang menampilkan pembicaraan narasumber menyangkut Bahlil dan Partai Golkar.

"Kami melaporkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Yang kami laporkan itu adalah Forum Keadilan yang telah memposting di kanal YouTube tentang adanya pembicaraan narasumber, berkaitan dengan nama baik dan ada unsur fitnah terhadap Pak Bahlil Lahadalia," ujar Derek di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat.

Derek menjelaskan, langkah ini ditempuh sebagai bagian dari tugas Bakumham dalam menjaga kehormatan serta reputasi Partai Golkar, sekaligus menjalankan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Saat ini pihaknya masih menanti respons resmi dari Dewan Pers sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya.

Sebelum mengadukan Forum Keadilan TV, Bakumham terlebih dahulu mengirimkan somasi terbuka kepada sejumlah pihak. Meski telah diberi tenggat tiga hari, Derek mengklaim tidak ada permintaan maaf yang diterima sebagaimana diharapkan. Justru beberapa pihak merespons melalui kuasa hukum masing-masing, yang menurut Derek sekaligus memperjelas identitas mereka sebagai sasaran somasi tersebut.

Materi tayangan yang dipersoalkan juga memuat tuduhan bahwa Partai Golkar terlibat dalam upaya makar serta adanya kriminalisasi selama proses Musyawarah Nasional (Munas) yang kembali menetapkan Bahlil sebagai ketua umum. Derek menolak keras tuduhan itu dan menegaskan bahwa Munas Partai Golkar pada Agustus 2024 telah berjalan sesuai mekanisme dan aturan internal organisasi.

"Kami bantah itu. Kami yakin bahwa semua itu telah berjalan sesuai dengan aturan internal Partai Golkar. Munas itu pada tahun 2024 di bulan Agustus, semua berproses, tidak ada kriminalisasi dari yang dituduhkan terhadap ketum kami, Bahlil Lahadalia," katanya.

Menurutnya, tuduhan makar dan kriminalisasi dalam penyelenggaraan Munas merupakan hal serius yang berpotensi merusak reputasi partai. Untuk merespons tudingan tersebut, Bakumham menyatakan akan menyiapkan alat bukti dan saksi, termasuk pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Munas 2024. Derek menyebutkan beberapa nama, di antaranya Adies Kadir yang kala itu memimpin jalannya Munas, serta sejumlah pengurus dan pimpinan daerah Partai Golkar. Ia menegaskan bahwa pemilihan Bahlil sebagai ketua umum berlangsung secara aklamasi.

Selain pengaduan ke Dewan Pers, Bakumham juga menyiapkan langkah hukum pidana dengan berencana melaporkan persoalan ini ke Polda Metro Jaya dalam waktu dekat.

"Kami setelah dari Dewan Pers, rencananya melakukan upaya hukum yaitu melaporkan ke Polda Metro Jaya untuk melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya," ujar Derek.

Derek menambahkan bahwa sebelumnya pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Dewan Pers terkait Obor Rakyat dan diminta untuk mengajukan surat guna memperoleh penjelasan mengenai persoalan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut bahwa Bahlil Lahadalia pada dasarnya dikenal sebagai sosok yang pemaaf, namun ketiadaan permintaan maaf dari pihak-pihak terkait mendorong Bakumham untuk menempuh jalur hukum formal.

Sumber: INDOPOSCO - Politik