- Tujuh tersangka ditetapkan dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis biosolar sebesar 3.532 KL di perairan Makassar
- Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp67.904.375.000 dengan berkas perkara pidana asal telah dinyatakan P21 pada 12 November 2026
- Penyidikan dikembangkan ke ranah TPPU melalui laporan polisi yang diterbitkan 20 Oktober 2026 berdasarkan Pasal 607 KUHP
WartaPurwakarta - Bareskrim Polri memperluas penyidikan kasus penyelewengan niaga dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan ke ranah tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah ini ditempuh guna menelusuri pergerakan aliran dana, pihak-pihak yang turut menikmati hasil kejahatan, serta aset-aset yang patut diduga bersumber dari aktivitas ilegal tersebut.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, menerangkan bahwa tindak pidana asal perkara ini sebelumnya ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Perkara bermula dari laporan polisi bertanggal 26 Februari 2026 atas dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Penyelewengan BBM jenis biosolar itu dijalankan melalui serangkaian pemindahan muatan dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM dipindahkan kembali lewat mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Kegiatan tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026, dengan total volume BBM bersubsidi yang dipindahkan mencapai sekitar 3.532 kiloliter (KL).
"Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000," kata Suhasto di Jakarta dikutip Selasa (17/11/2026).
Dalam proses pengungkapan kasus ini, penyidik menyita berbagai barang bukti, meliputi dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.
Suhasto menambahkan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Adapun pengembangan ke dugaan TPPU dilakukan berdasarkan laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dengan mengacu pada Pasal 607 KUHP.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, membeberkan salah satu modus yang dipakai para pelaku, yakni memanfaatkan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) sebagai kamuflase atas pengangkutan BBM yang volumenya jauh melampaui dokumen resmi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Secara teknis, BBM diangkut menggunakan truk tangki, lalu dialihkan ke kapal SPOB, kemudian diteruskan ke kapal tanker. Dokumen pengiriman asal diduga diganti dengan dokumen lain sehingga seluruh aktivitas itu tampak seolah merupakan distribusi yang sah.
"Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November," ujar Taufik dalam kesempatan yang sama.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional