- Bareskrim Polri masih meneliti pasal makar terkait dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto
- Empat orang, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, menjadi tersangka
- Tersangka Slamet Uliandi dituduh menghapus berkas penyadapan dan dikenai tiga pasal sekaligus
WartaPurwakarta - Bareskrim Polri melanjutkan penyelidikan atas penerapan pasal makar yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang melibatkan mantan Kepala Kepolisian Negara, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menurut Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, proses pendalaman pasal tersebut sedang dijalankan oleh tim khusus yang dipimpin langsung oleh Kepala Bareskrim, Komjen Asep Safrudin.
"Terkait dengan perkembangan masukan dan kemudian informasi ini, ini masih dalam proses untuk dibentuknya tim, yaitu secara cermat, profesional, dan akuntabel nanti akan disampaikan lebih lanjut," ujar Trunoyudo dalam keterangan yang diberikan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, Brigjen Suhermanto, menambahkan bahwa jumlah tersangka dalam penyelidikan ini mencapai empat orang. Ia menyebutkan nama-nama mereka: Kepala Staf Kepresidenan sekaligus mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak empat orang," kata Suhermanto.
Menurut Suhermanto, salah satu tersangka baru-baru ini meminta bantuan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri, Irjen Slamet Uliandi, untuk menghapus berkas hasil penyadapan.
"Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," jelas Suhermanto.
Mereka yang bernama Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso didakwa dengan Pasal 258 KUHP tentang perusakan surat atau dokumen dalam tugas (ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara), Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal ke sistem informasi (maksimal 6 tahun penjara), serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang mengatur perbuatan mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi elektronik tanpa hak (maksimal 8 tahun penjara).
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi dikenai beberapa pasal sekaligus: Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP (akses ilegal, 6 tahun penjara), Pasal 258 ayat (1) KUHP (perusakan dokumen, 10 tahun penjara), Pasal 32 ayat (1) UU ITE (penghapusan informasi elektronik, 8 tahun penjara), serta dijadikan juncto dengan Pasal 20 huruf C KUHP.
Penyelidikan masih berlangsung, dan pihak berwenang berjanji akan mengumumkan hasil temuan selanjutnya setelah tim khusus menyelesaikan analisisnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional