Poin Penting
  • Peneliti independen Bonatua Silalahi diperiksa Bareskrim Polri selama enam jam sebagai saksi kasus dugaan ketidakabsahan suket pendidikan Gibran Rakabuming Raka
  • Bonatua menyatakan telah menelusuri keabsahan dokumen pendidikan Wapres Gibran sejak 2022 dan membawa bukti empiris ke hadapan penyidik
  • Kasus ini merupakan tindak lanjut dari aduan ormas yang masuk pada awal Oktober 2026 dan sempat digelarkan perkaranya oleh Bareskrim

WartaPurwakarta - Penyidik Bareskrim Polri memanggil peneliti independen Bonatua Silalahi guna dimintai keterangan sebagai saksi perihal polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan atau ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis, 5 November 2026.

Dalam sesi interogasi tersebut, Bonatua membeberkan bahwa penelusuran terhadap dokumen kelulusan Gibran sejatinya telah ia lakoni sejak empat tahun silam.

"Ternyata Polri bergerak cepat, terbukti saya selaku saksi dipanggil untuk dimintai keterangan pada hari ini," kata Bonatua di Bareskrim Polri, Jakarta.

Langkah aparat kepolisian memanggil dirinya dipandang Bonatua sebagai jalan untuk menempuh keadilan lewat mekanisme peradilan yang sah.

"Ini penting sifatnya boleh dibilang kerjaan sejak tahun 2022. Saya 2022 sudah meneliti tentang masalah ijazah ini," kata Bonatua.

Proses interogasi saksi berlangsung selama enam jam penuh, terhitung sejak pukul 10.30 WIB hingga tuntas pada pukul 16.30 WIB. Begitu keluar dari ruang pemeriksaan, Bonatua menerangkan bahwa rentetan pertanyaan yang dilontarkan penyidik berpusat pada rekam jejak riset yang digarapnya.

Saat menghadap penyidik, ia mengklaim menyerahkan serangkaian bukti berbasis data empiris yang dapat diuji kebenarannya. Bonatua turut menaruh rasa hormat atas kecakapan aparat kepolisian yang ternyata telah mengantongi temuan serupa dengan hasil temuannya.

"Hebatnya, saya apresiasi juga ke Polri tadi, penyidik, ternyata mereka juga sudah punya data seperti saya. Sehingga kami itu tidak perlu banyak saling verifikasi, validasi, karena rata-rata sama," kata Bonatua.

Pengusutan perkara ini berpangkal dari langkah Bareskrim Polri yang memproses aduan Aliansi Rakyat Menggugat bersama ormas Jawara Bela Umat. Kedua kubu menduga adanya pemalsuan berkas ketika Gibran mengajukan permohonan suket penyetaraan jenjang pendidikan.

Berkas laporan perkara tersebut sebelumnya resmi diserahkan ke kepolisian melalui kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, pada 7 Oktober 2026. Merespons pengaduan itu, penyidik Bareskrim Polri langsung mengadakan forum gelar perkara pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Sumber: RMOL