- Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa mengajukan laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan suket pendidikan Gibran pada 7 Oktober 2026
- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian ijazah Gibran, menyatakan tidak ada bukti sah dan menolak perkara karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
- Surat keterangan penyetaraan No 9149/D.D1/KS/2019 dipertanyakan, dengan pasal 391 ayat 1 mengarah pada Kemendikdasmen dan ayat 2 pada Gibran
WartaPurwakarta - Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa melanjutkan sengketa tersebut ke ranah kepolisian. Pada Rabu, 7 Oktober 2026, kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, melaporkan bahwa timnya telah menerima tanda terima dari bagian Dumas Bareskrim Polri.
“Kami tadi sudah diarahkan untuk diterima di bagian Dumas, dan kami sudah mendapatkan tanda penerimaan di Dumas tentang pengantar laporan polisi kami, yakni berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024,” ujar Khozinudin di kantor Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Laporan tersebut menyoroti surat keterangan penyetaraan pendidikan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada tahun 2019. Pelapor menuduh dua pihak: Kemendikdasmen sebagai penerbit dokumen (dengan Pasal 391 ayat 1 KUHP) dan Gibran sebagai pengguna dokumen (dengan Pasal 391 ayat 2).
Dalam putusan MK nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026, Mahkamah menegaskan tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan setara SMA. Permohonan para pemohon pun ditolak karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara. MK juga menambahkan bahwa penilaian kelayakan calon presiden dan wakil presiden merupakan wewenang lembaga yang berwenang, bukan ranah peradilan konstitusi.
Mengacu pada pertimbangan MK, tim pelapor berargumen bahwa dokumen penyetaraan tersebut tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Kemendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Ijazah. Menurut Khozinudin, dokumen yang menjadi dasar penyetaraan hanya mencakup “certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades,” yang tidak membuktikan penyelesaian jenjang pendidikan tertentu.
Lebih lanjut, pelapor menegaskan bahwa Gibran tidak memiliki salah satu dari tiga unsur yang biasanya disetarakan—sertifikat kelulusan, ijazah, atau diploma—melainkan hanya mengandalkan nilai Grade 12 yang diperoleh dari Insearch UTS Sydney, Australia.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dengan dasar putusan MK dan temuan dokumen yang dianggap tidak sesuai ketentuan, tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa berharap penyidik Bareskrim Polri dapat menelusuri lebih dalam peran Kemendikdasmen dan Gibran dalam proses penyetaraan pendidikan yang dipergunakan untuk pencalonan Pilpres 2024.
Sumber: Pojok Satu