- 3 tersangka ditetapkan setelah penyelidikan LIMS
- Penyadapan dilakukan tanpa prosedur Perkap No 5/2010
- Tersangka dijerat pasal KUHP dan ITE dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun
WartaPurwakarta - Komjen Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri, mengumumkan hasil penyelidikan pada konferensi pers di markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa 3 November 2026. Menurutnya, Jenderal Polisi Listyo Sigit beserta dua pejabat tinggi lainnya diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025, termasuk beberapa pejabat negara lainnya.
"Ada indikasi bahwa penyadapan dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010," ujarnya. Penyelidikan menemukan bahwa para tersangka memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi. Nomor‑nomor tersebut kemudian disadap tanpa kaitan dengan penyelidikan atau penyidikan yang sedang berjalan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penegakan hukum.
Komjen Asep menambahkan, "Nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang berdasarkan undang‑undang yang berlaku." Ia juga menjelaskan bahwa pada Oktober 2026, para tersangka memberi perintah untuk menghapus file hasil sadapan dari komputer LIMS. Laporan mengenai pelanggaran tersebut diajukan pada 30 Oktober 2026 oleh petugas yang mengetahui kejadian.
Bareskrim Polri, melalui Direktorat Tindak Pidana Siber, kemudian memeriksa sepuluh saksi dan tiga saksi ahli. Berdasarkan temuan forensik dan manajemen perkara, tiga orang dengan inisial LSP, ASN, dan EH dinyatakan sebagai tersangka utama.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ketiga tersangka kini berada di Rumah Tahanan Mabes Polri. Mereka dijerat dengan beberapa pasal, antara lain Pasal 258 Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun penjara, Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU yang sama dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat 1 Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pengubahan, perusakan, atau penyembunyian informasi elektronik milik orang lain dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara.
Sumber: RMOL