Poin Penting
  • Irjen Slamet Uliandi resmi dijadikan tersangka keempat kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto
  • Tersangka diduga memberi izin penghapusan bukti digital sadapan pada awal Oktober 2026
  • Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Komjen Asep Safrudin

WartaPurwakarta - Bareskrim Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam perkara intersepsi komunikasi ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah elite politik. Penetapan jenderal bintang dua tersebut menambah deretan perwira tinggi kepolisian yang terseret dalam kasus dugaan pemufakatan jahat yang dinilai mengancam stabilitas negara.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto memaparkan keterlibatan Slamet Uliandi dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026). Figur yang kini menempati posisi Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri itu disinyalir menjadi pihak yang merestui rentetan operasi penyadapan tersebut.

Slamet, yang memiliki rekam jejak panjang di unit monitoring Bareskrim pada rentang 2010 sampai 2019, disebut kerap menerima permohonan persetujuan dari tersangka lain, yaitu Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta diketahui meminta izin khusus kepada Slamet guna melenyapkan jejak rekaman digital sadapan, langkah yang langsung disetujui oleh perwira tinggi tersebut.

Penetapan status hukum terhadap Slamet menggenapkan jumlah tersangka menjadi empat orang. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga nama lain dalam berkas perkara serupa, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso.

Menindaklanjuti bergulirnya perkara ini di ranah publik, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk Tim Khusus guna mengusut tuntas jejaring penyadapan yang juga terindikasi menyasar kalangan lembaga swadaya masyarakat dan jurnalis. Jalannya investigasi diserahkan di bawah kendali Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menerangkan di Mabes Polri, Kamis (5/11/2026), bahwa pimpinan kepolisian fokus menuntaskan persoalan ini secara komprehensif.

"Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik," kata Trunoyudo.

Sumber: Pojok Satu