Poin Penting
  • Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendesak pemda di Sumatera membangun ekosistem ekonomi inklusif yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045
  • Pemda diminta memanfaatkan bonus demografi dan mengembangkan green jobs sebagai motor pertumbuhan baru
  • Wakil Kepala BPS Sonny Harry B. Harmadi menekankan pertumbuhan nasional merupakan akumulasi capaian ekonomi seluruh kabupaten dan kota

WartaPurwakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendesak seluruh pemerintah daerah (Pemda) di kawasan Sumatera untuk membangun fondasi ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tercermin dalam data statistik, melainkan harus dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bima ketika tampil sebagai pembicara kunci di Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera yang berlangsung di Hotel Adimulia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026). Acara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengangkat tema "Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat".

Bima menegaskan, arah pembangunan ekonomi di tingkat daerah harus sejalan dengan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, setiap Pemda wajib memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan merata dan menyentuh kelompok masyarakat paling bawah.

"Narasi besar kita adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, itu poinnya. Ingat Bapak-Ibu sekalian, ini ada kata inklusif, artinya, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa menetes ke bawah, tanpa melakukan pemerataan," jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, lanjut Bima, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi keharusan. Pemda juga perlu menyusun visi pembangunan jangka panjang sehingga setiap kebijakan tidak semata-mata mengejar capaian jangka pendek.

Lebih jauh, Bima mengingatkan pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi yang tengah dialami Indonesia. Pemda dituntut segera mempersiapkan generasi produktif, terutama generasi Z dan milenial, agar mampu menjadi motor penggerak perekonomian.

"Kalau gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, dinas terkait enggak fokus menyiapkan usia produktif ini, maka lewat ini barang," tegasnya.

Selain itu, ia mendorong Pemda menggarap sektor green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Bidang seperti pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau dinilai menyimpan potensi besar sekaligus sesuai dengan minat generasi muda.

Bima juga mengingatkan bahwa belanja pemerintah bukan satu-satunya tumpuan pertumbuhan ekonomi. Pemda perlu menciptakan ekosistem yang mengikutsertakan beragam sektor, mulai dari pariwisata, industri kreatif, hingga penguatan rantai produksi dan distribusi.

Sebagai contoh, ia menyebut penyelenggaraan kegiatan pariwisata seharusnya tidak hanya mengukur jumlah pengunjung. Pemda perlu menghitung dampaknya terhadap tingkat hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta pemanfaatan produk dan jasa dari daerah setempat.

Bima pun meminta para kepala daerah menjadikan data sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Data tersebut harus dipahami secara menyeluruh agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan dan potensi spesifik masing-masing wilayah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan akumulasi dari capaian seluruh daerah.

"Bagaimana mungkin Indonesia ekonominya tumbuh tinggi tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level kabupaten / kota," jelasnya.

Karena itu, ia menekankan bahwa setiap daerah perlu mengenali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing.

"Kalau kita ingin membangun ekonomi kita secara kuat dan berkelanjutan dengan pertumbuhan yang tinggi, maka kita harus mendorong membangun ekosistem ekonomi di setiap daerah," pungkasnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional