Poin Penting
  • Wamendagri Bima Arya menekankan kedaulatan AI sebagai pendorong transformasi digital pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi daerah
  • Indonesia memiliki Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas AI) hingga 2045 dengan empat pilar utama
  • Kemendagri memperkuat integrasi data kependudukan melalui pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal digital

WartaPurwakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti urgensi penguatan kedaulatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, langkah tersebut bersifat strategis guna mendongkrak mutu pelayanan publik serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Bima Arya menilai bahwa adopsi teknologi AI oleh pemerintah daerah (Pemda) tidak dapat berjalan secara parsial. Penerapannya memerlukan dukungan ekosistem data yang saling terhubung serta infrastruktur digital yang kokoh agar manfaatnya benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat secara luas.

"Di banyak daerah digitalisasi sudah terjadi, AI sudah digunakan untuk memudahkan layanan usaha, untuk mendorong UMKM, untuk mendorong investasi, dan juga untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan ekonomi. Hari ini, kepala daerah harus bisa membaca tanda-tanda zaman ke depan," ujar Bima Arya saat tampil sebagai keynote speaker dalam ajang Merdeka AI Summit di Sudirman Hall, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Mantan Wali Kota Bogor itu menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi Pemda saat ini terletak pada kemampuan membangun ekosistem yang mampu menjembatani potensi, kebutuhan, dan kesiapan masing-masing wilayah. Dalam proses penyelarasan serta analisis perencanaan pembangunan, ketersediaan data dan teknologi AI menjadi instrumen yang sangat krusial.

Meski demikian, Bima Arya memberikan catatan kritis mengenai persepsi masyarakat terhadap AI yang masih terlalu terfokus pada aspek efisiensi dan produktivitas. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan AI perlu diarahkan untuk menjawab persoalan fundamental masyarakat, mulai dari isu kependudukan, akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga upaya pengentasan kemiskinan.

"Kita lihat persepsi publik, mayoritas itu memahami bahwa AI itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tapi kalau berbicara soal lingkungan, sustainability, layanan kesehatan, ini angkanya masih di bawah. Ini tidak imbang sebetulnya persepsi ini, manfaat ini," tegasnya.

Untuk merespons tantangan tersebut, Indonesia telah menyiapkan kerangka tata kelola teknologi berupa Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas AI) yang berlaku hingga 2045. Bima Arya merinci empat pilar utama dalam Stranas AI, yakni riset dan inovasi, infrastruktur dan data, pengembangan talenta sumber daya manusia, serta etika pemanfaatan AI.

Selaras dengan pilar Stranas AI dan program Satu Data Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terus menggencarkan integrasi data kependudukan. Salah satu prioritasnya adalah mengoptimalkan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci identitas tunggal berbasis digital.

"Nomor Induk Kependudukan sebagai kunci atau akses di sini. Kita padukan datanya semua, data tunggal sosial ekonomi nasional, dan kita memperkuat juga sekuritinya, jaringannya, pusat datanya, dan lain-lain," tambah Bima.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa keakuratan dan presisi data merupakan fondasi utama dalam seluruh proses penyelenggaraan negara. Data yang berkualitas tinggi sangat menentukan ketepatan sasaran perencanaan pembangunan, efektivitas distribusi program sosial, akuntabilitas pelaksanaan Pemilu, hingga penguatan kedaulatan pangan nasional.

Gelaran Merdeka AI Summit yang mengusung tema "Cloudeka Sovereign for Future Enterprise" ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, CEO Lintasarta Armand Hermawan, CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Deputi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas, serta Staf Ahli Kementerian Keuangan Arief Wibisono.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional