Poin Penting
  • Bima Arya ajak Pemda tegas terapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok
  • Penekanan pada perlindungan anak dan generasi muda dari tembakau
  • Penegakan lewat anggaran, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor

WartaPurwakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara konsisten. Pernyataan itu disampaikan pada Lokakarya Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa 3 November 2026.

Dalam sambutannya, Bima menyinggung peran pengendalian tembakau dan penanggulangan tuberkulosis (TBC) sebagai komponen krusial dalam upaya meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Ia menekankan bahwa pencapaian status negara maju bergantung pada pemanfaatan bonus demografi melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan.

“Bonus demografi kalau tidak diolah, bonus demografi kalau tidak dimaksimalkan, maka mimpi kita menjadi negara maju tidak akan kejadian,” ujarnya.

Bima menyoroti taktik industri tembakau yang kini memanfaatkan desain kemasan dan iklan menarik untuk menarik konsumen muda. Menurutnya, strategi tersebut dapat memengaruhi anak-anak dan mendorong kebiasaan merokok sejak dini, sehingga harus menjadi perhatian bersama.

Ia memperingatkan agar daerah tidak melemahkan regulasi KTR yang telah disahkan. “Perda-Perda KTR yang sudah maju, yang sudah berjalan, jangan pernah mundur, jangan pernah direvisi, jangan pernah kemudian dikendalikan oleh industri tembakau,” tegas Bima.

Menurutnya, kepala daerah harus memastikan bahwa Perda KTR tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan dijalankan lewat alokasi anggaran, pengawasan lapangan, penindakan terhadap pelanggaran, serta kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

Bima juga memuji peran ADINKES yang terus mengangkat isu pengendalian tembakau dan penanggulangan TBC. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak kesehatan menjadi kunci keberlanjutan kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat.

“Kemendagri siap menjadi penjaga gawang, benteng terakhir untuk melindungi secara hukum, secara undang-undang (UU), anak-anak muda kita dari dampak negatif … tembakau tadi,” tandas Bima Arya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional