- BPS anugerahkan Anindhita Wistara Data 2026 ke tiga kementerian
- Penilaian didasarkan pada Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dengan 19 aspek dan 38 indikator
- Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan peran IPS dalam RPJMN 2025‑2029
WartaPurwakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan penganugerahan Anindhita Wistara Data 2026 kepada tiga kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pariwisata. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas komitmen, dedikasi, serta hasil kerja yang baik dalam mengelola statistik sektoral, khususnya dalam memperkuat tata kelola data dan menghasilkan informasi yang relevan bagi masing‑masing sektor.
Seleksi penghargaan berlandaskan pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), yang menilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik melalui lima dimensi: penerapan prinsip satu data, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, serta keberlanjutan statistik nasional. EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) serta rekomendasi perbaikan bagi tiap kementerian dan lembaga.
Dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Jakarta pada Rabu 11 November, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya IPS dalam agenda pembangunan nasional. Ia menyatakan, “Indeks Pembangunan Statistik (IPS,red) merupakan salah satu indikator prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Pencapaiannya membutuhkan kepemimpinan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi yang erat.”
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menambahkan bahwa nilai sebuah data terletak pada pemanfaatannya untuk kebijakan. “Kualitas statistik bukan hanya bagaimana data dihasilkan tetapi juga bagaimana data digunakan”, ujarnya.
Kementerian Pertanian meraih penghargaan Terbaik 1 berkat implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Terintegrasi (SIMPELDATIN) yang didukung oleh mekanisme verifikasi‑validasi serta tim statistik yang kompeten. Kementerian Ketenagakerjaan memperoleh apresiasi atas pengembangan Portal Satu Data Ketenagakerjaan, yang menonjolkan evaluasi kualitas, transparansi, dan keamanan data sesuai standar internasional. Sementara itu, Kementerian Pariwisata diakui atas Portal Satu Data yang menyediakan data terbuka dengan metodologi standar, serta pemanfaatan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) dan Brand Awareness Index (BAI) untuk menilai kinerja pemasaran pariwisata.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penghargaan dalam kategori lembaga pemerintah juga diumumkan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendapatkan predikat Terbaik 1 karena memperkuat pengelolaan statistik melalui standar data, proses pengumpulan dan pengolahan yang matang, serta fitur diseminasi seperti FAQ dan Kalkulator Simulasi Skor IDSD. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diakui karena berhasil mengintegrasikan sistem informasi SIRUP, SIUKPBJ, dan Dashboard ITKP untuk mendukung evaluasi kinerja pengadaan.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional