- Klaim Rp 17 miliar harus dibuktikan lewat data transaksi
- BTN siap bayar jika putusan pengadilan menetapkan tanggung jawab
- Oknum terkait kasus pidana dijatuhi hukuman tiga tahun penjara
WartaPurwakarta - BTN menanggapi kembali sorotan publik mengenai tuduhan kehilangan dana nasabah bernama Linawati senilai sekitar Rp 17 miliar. Dalam pernyataan yang disampaikan pada Senin (12/10/2026), Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, menegaskan bahwa perusahaan belum menemukan bukti transaksi yang mendukung angka tersebut, sehingga klaim harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Menurut Armando, penanganan kasus sejak 2022 telah mencakup audit internal, pelacakan transaksi, serta langkah hukum terhadap pihak yang diduga terlibat. “BTN tidak pernah menghindari tanggung jawab. Namun, klaim kerugian Rp 17 miliar tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai kewajiban BTN tanpa pembuktian yang jelas. Tuntutan ganti rugi dari nasabah tersebut berubah-ubah dan tidak konsisten sehingga mencurigakan,” ujarnya di Jakarta.
Perbedaan nilai kerugian juga diangkat oleh pihak bank. Sementara keluarga Linawati melaporkan kerugian sekitar Rp 17 miliar, gugatan perdata terbaru mencantumkan angka sekitar Rp 7 miliar. Armando menambahkan bahwa gugatan perdata pertama ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Februari 2025, dan gugatan yang baru masih dalam proses pemeriksaan.
Di sisi pidana, BTN melaporkan oknum yang terlibat kepada aparat penegak hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memutuskan hukuman tiga tahun penjara bagi terdakwa dalam perkara nomor 734/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM. “BTN mengambil langkah tegas dengan melaporkan oknum yang bersangkutan kepada aparat penegak hukum. Ini merupakan bukti bahwa perseroan tidak menoleransi pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh oknum internalnya sendiri,” kata Armando.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Meskipun ada keputusan pidana, BTN menegaskan bahwa hal tersebut tidak otomatis menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan. Penetapan tanggung jawab perdata dan nilai kerugian tetap memerlukan proses pembuktian terpisah. “Kami tegaskan, apabila pengadilan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan BTN bertanggung jawab dan menetapkan besaran ganti rugi, BTN akan membayar. Kami tidak akan menghindar dari kewajiban tersebut. Itu komitmen kami,” tutupnya.
Sumber: Halo Purwakarta