Poin Penting
  • Muhaimin Iskandar menyatakan Prabowo sedang melakukan restart Indonesia melalui optimalisasi pengelolaan SDA
  • Cak Imin menyoroti ketimpangan ekonomi di mana 50 orang menguasai lebih dari 60 persen kekayaan Indonesia
  • PKB pernah mengusulkan skema pembagian pengelolaan kekayaan alam secara seimbang antara pemerintah dan swasta

WartaPurwakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang biasa dipanggil Cak Imin, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menyiapkan langkah besar untuk menata ulang Indonesia. Upaya tersebut difokuskan pada optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) guna memperbaiki berbagai persoalan mendasar yang membelit negara.

Menurut Cak Imin, kebijakan itu merupakan bentuk restart Indonesia yang dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah yang masih membebani, mulai dari tumpukan utang pemerintah hingga angka kemiskinan yang belum kunjung tuntas. Padahal, potensi kekayaan alam Indonesia sangat melimpah sehingga efektivitas pengelolaan sumber daya nasional selama ini patut dipertanyakan.

"Yang pertama yang belum banyak diketahui, Pak Prabowo ini sedang melakukan restart. Reset. Menata ulang," kata Cak Imin.

Ia menilai, kelimpahan sumber daya alam seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat posisi keuangan negara. Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum tercermin dalam kondisi perekonomian nasional yang masih bergulat dengan beban utang dan kemiskinan.

"Restart itu yang pertama karena warisan yang menjadi keadaan hari ini, apa? Utang numpuk, utang negara. Kemudian kemiskinan masih tinggi. Kemudian katanya kekayaan negara alam, sumber daya alam kaya raya. Ada yang salah," ujarnya.

Di luar persoalan ekonomi makro, Cak Imin juga menyoroti ketimpangan tajam dalam penguasaan kekayaan nasional. Ia memaparkan bahwa sekitar 50 orang saja mengendalikan lebih dari 60 persen kekayaan di Indonesia. Realitas ini dinilainya sebagai masalah serius yang perlu dituntaskan melalui perombakan sistem pengelolaan kekayaan negara.

"Yang pertama hanya 50 orang yang menguasai lebih dari 60 persen kekayaan Indonesia. Hanya 50 orang. Yang kaya itu-itu saja," tuturnya.

Politikus asal Jombang itu menambahkan, isu ketimpangan ekonomi dan penguasaan sumber daya alam sudah dibahas sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Meski begitu, solusi yang memadai belum juga ditemukan hingga saat ini. Karena itu, pemerintahan Prabowo diharapkan mampu menempuh pendekatan yang berbeda dengan menjadikan hasil pengelolaan SDA sebagai sumber pemasukan negara yang lebih signifikan.

Cak Imin berpandangan bahwa pemerintah tidak sepatutnya terus bergantung pada pajak sebagai tumpuan utama pembiayaan kebutuhan nasional. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara tepat bahkan berpotensi menghasilkan penerimaan cukup besar untuk membantu melunasi kewajiban negara.

"Pikirannya sederhana, mestinya pendapatan negara tidak hanya mengandalkan pajak karena sebetulnya dua provinsi saja sumber daya alam yang dikelola benar maka bisa menutup utang dan mengurangi pendapatan dari pajak," ucapnya.

Cak Imin juga menjelaskan bahwa PKB sebelumnya pernah mengajukan konsep pembagian pengelolaan kekayaan alam antara pemerintah dan pihak swasta. Dalam skema tersebut, negara dan sektor swasta diharapkan memperoleh porsi yang berimbang agar pemanfaatan SDA tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok.

Sumber: Pojok Satu