- Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo belum menyerahkan dua nama calon wapres kepada MPR hingga 19 November 2026 padahal batas waktu pengajuan 14 hari kerja sebelum sidang
- Jika tenggat pengajuan tidak dipenuhi, sidang paripurna 9 Desember 2026 berpotensi menimbulkan persoalan keabsahan
- MPR sebelumnya telah menyepakati pergeseran jadwal sidang dari 2 Desember ke 9 Desember 2026 atas permintaan Presiden Prabowo
WartaPurwakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti potensi persoalan hukum dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai pelaksanaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 9 Desember 2026 bisa bermasalah apabila ketentuan tenggat pengusulan calon pengganti wapres tidak dipenuhi.
Mahfud menekankan bahwa hingga Kamis (19/11/2026), Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan dua nama kandidat calon wakil presiden kepada MPR. Padahal, regulasi yang berlaku mewajibkan Presiden mengirimkan dua nama calon pengganti wapres paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.
Hal krusial yang digarisbawahi Mahfud adalah bahwa perhitungan 14 hari tersebut mengacu pada hari kerja, bukan hari kalender. Dengan demikian, apabila sidang tetap digelar pada 9 Desember 2026, pengajuan dua nama calon seharusnya sudah diterima MPR selambat-lambatnya pada 19 November 2026.
"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," kata Mahfud.
Apabila Presiden baru mengirimkan usulan setelah tanggal tersebut, Mahfud berpendapat bahwa jadwal sidang perlu digeser. Menurutnya, sidang paripurna yang tetap berlangsung pada 9 Desember tanpa terpenuhinya ketentuan tenggat pengajuan calon berpotensi memunculkan persoalan keabsahan.
"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden, agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," tuturnya.
Untuk mengilustrasikan pandangannya, Mahfud memberikan simulasi. Jika Presiden baru menyerahkan dua nama kandidat pada Jumat (20/11/2026), maka pelaksanaan sidang untuk memilih sekaligus melantik wapres pengganti Gibran harus disesuaikan dengan perhitungan 14 hari kerja. Salah satu kemungkinan tanggal pelaksanaan yang ia sebut adalah 10 Desember 2026.
"Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman, karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur)," imbuhnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sementara itu, MPR sebelumnya telah menyetujui perubahan jadwal sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Perubahan itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat kepada pimpinan MPR yang mengusulkan 9 Desember 2026 sebagai tanggal pelaksanaan. Sebelum menerima surat tersebut, MPR semula merencanakan penyelenggaraan sidang paripurna pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa permohonan pergeseran jadwal itu disampaikan secara resmi melalui surat Presiden.
Sumber: Pojok Satu